Kaji Keabsahan Izin PT KJJ

APHA Desak DPRD Anambas Bentuk Pansus

BATAMTODAY.COM, Tarempa - Aliansi Penyelamat Hutan Anambas (APHA) mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas membentuk pan‎itia khusus (pansus) untuk mengkaji keabsahan izin dan kelayakan PT Kartika Jemaja Jaya (KJJ) yang akan membuka perkebunan karet seluas 3.605 hektare di Pulau Jemaja.

Koordinator APHA, Arpandi mengatakan, pihaknya telah menyepakati sikap untuk menyelamatkan hutan di Anambas. Untuk itu, pihaknya menolak kehadiran PT KJJ. Adapun sikap yang telah disepakati APHA dalam upaya menyelamatkan hutan di Anambas yakni,mendesak pemerintah untuk menegakkan ketegasan terhadap kehadiran PT KJJ, mendesak pemerintah pusat untuk mencabut izin PT KJJ, mendesak DPRD untuk segera membentuk pansus dalam mengkaji kelayakan PT KJJ membuka perkebunan karet.

"Kami dari APH sangat menolak kehadiran PT KJJ, karena saat ini saja kehadiran PT KJJ sudah membuat konflik dengan masyarakat. Ditambah lagi dengan alasan luas daratan Kabupaten Kepulauan Anambas ini hanya mencapai 2 persen, selebihnya adalah laut.‎ Ini juga nantinya akan berdampak kepada masyarakat, merusak ekosistem yang ada dan oksigen tentunya akan terbatas," ujarnya saat audiensi di DPRD Anambas, Rabu (15/6/2016).

‎Asril yang juga bergabung dengan APHA, meminta DPRD untuk segera menangani konflik yang terjadi diantara masyarakat. DPRD harus mengambil sikap, jangan dilakukan pembiaran dan jangan menunggu sampai ada pertumpahan darah.

"‎Harapan kami DPRD segera mengambil sikap, jangan diam saja. Konflik masyarakat Jemaja sudah memanas. Bila pansus sudah terbentuk, tentu PT KJJ akan dapat diberhentikan," tegasnya.

Dia mengatakan, PT KJJ jangan dijadikan sebagai mata pencaharian. Ini juga akan berakibat kepada pertahanan negara karena PT KJJ itu ada yang berasal dari Tiongkok.

"Mereka akan memanfaatkan para investor ini untuk menggarap secara perlahan. Jangan sampai lah mereka sampai di Natuna. Kalau itu terjadi, Anambas ini juga akan diperebutkan. Ingat, sebelum Jepang mengebom Jakarta, mereka terlebih dahulu mengebom Tarempa ini, karena letak Anambas ini sangat strategis," ujarnya.

Sementara, ‎Sry Wahyuni berharap pemerintah segera turun tangan‎ untuk memberi pemahaman kepada masyarakat tentang manfaat hutan.

"Mungkin sekarang masyarakat mendapat keuntungan, namun itu hanya sementara. Bagaimana bila terjadi bencana alam atau longsor,siapa yang berani bertanggung jawab," tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Imran mengatakan pihaknya akan mengambil sikap, namun tidak secara gegabah. "Kita akan rapatkan dulu untuk membentuk pansus," terangnya.

Sementara ketika disinggung mengenai DPRD saat bertemu dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,Imran mengatakan bahwa pihaknya atas nama lembaga untuk mengecek keabsahan izin PT KJJ.

"Sewaktu perwakilan FKPJT dan DPRD ke kementerian, itu atas nama lembaga untuk mengecek keabsahan izin PT KJJ. DPRD ke sana bukan karena kemauan pribadi, namun atas nama lembaga," tegasnya.‎

Editor: Dodo

 

---