BATAMTODAY.COM, Anambas - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas memecat dua Pegawai Negeri Sipil(PNS). Pasalnya kedua PNS tersebut telah melanggar disiplin kategori berat yakni tidak masuk kerja alias tanpa keterangan (TK) lebih enam bulan.

Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepulauan Anambas, Augus Raja Unggul, mengatakan sanksi yang diberikan telah sesuai dengan aturan yang berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang disiplin pegawai.

"Sebenarnya ada empat yang diberikan sanksi,dua diantaranya diberikan sanksi berat, dengan memecat secara tidak hormat.‎ Satu diantaranya dibebas-tugaskan dan satu lagi diturunkan pangkatnya," ujarnya Kamis (26/05/2016).

Seorang PNS yang berprofesi sebagai dokter di Rumah Sakit Bergerak (RSB) Letung, Kecamatan Jemaja dengan inisial dr MJB‎, golongan IIIB dan YP golongan IIB bertugas di Humas dan Protokoler Setdakab Anambas. "Kedua PNS ini, terhitung mulai Mei ini, hak-hak mereka tidak ada lagi," terangnya.

Sementara AW, pejabat eselon III yang bertugas di Kantor Bakesbangpol dan PBD Anambas, diberikan sanksi sedang yakni dibebas-tugaskan, sedangkan FZ golongan IIa, PNS Distanhut Anambas pada kesatuan Polisi Kehutanan juga diberi sanksi sedang yakni penurunan pangkat menjadi golongan I.

Augus menerangkan sebelum menjatuhkan sanksi tersebut, pihaknya telah mencoba menghubungi yang bersangkutan. Dia berharap dengan adanya kejadian tersebut menjadi pembelajaran bagi PNS yang lain, agar tidak mencontoh perilaku PNS yang telah terkena sanksi itu.

"Mereka tidak kooperatif, dipanggil tetapi tidak datang. Bagi kedua PNS yang mendapatkan sanksi sedang ini, bila tidak ada perubahan bisa ditingkatkan sanksinya. Kami berharap para PNS untuk tidak meniru perilaku itu. Kami tetap komit untuk meningkatkan kinerja PNS bekerja dalam kedisiplinan," terangnya.

Di tempat terpisah, Kepala Bagian Humas dan Protokoler Setdakab Anambas, Faizal Rangkuti, mengaku sejak dilantik pada February 2015 lalu ia tidak pernah bertemu dengan YP.

"Sampai detik ini, dia(YP) tidak pernah memberi tahukan keberadaannya. ‎Menurut saya, langkah Pemkab Anambas untuk memberhentikannya sudah tepat karena dia tidak menjalankan tugasnya, tetapi dia melanggar," ujarnya.

Sesuai dengan data yang berhasil dihimpun, dr MJB dan YP tidak masuk kerja atau TK selama 249 hari. Sementara AW dan FZ tidak masuk selama 165 hari. Mereka semua diberikan sanksi terhitung sejak 11 Mei 2016.

Editor: Udin