BATAMTODAY.COM, Anambas - Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan izin yang harus dipenuh PT Kartika Jemaja Jaya (KJJ) untuk bisa membuka perkebunan karet seluas 3.605 hektare di Pulau Jemaja. Saat ini, PT KJJ berupaya untuk mendapatkan izin Amdal dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Tim Amdal dari perusahaan tersebut akan melakukan konsultasi publik di Jemaja pada 24 Mei 2016 mendatang.

Sekretaris Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Kepulauan Anambas, Ekodesi, membenarkan kegiatan yang akan dilakukan perusahaan tersebut. Dia mengatakan, konsultasi publik yang akan dilakukan tim Amdal perusahaan tersebut, tidaklah pada ranah pemerintah.

"Konsultasi publik yang dilakukan untuk meminta saran serta masukan dari masyarakat yang terkena dampaknya. Tetapi konsultasi publik ini, ranahnya bukan berada di pemerintah melainkan pada konsultan penyusun Amdal pihak perusahaan," katanya, Kamis (19/05/2016).

Ekodesi menambahkan,‎ pihaknya telah berkoordinasi dengan perusahaan bahwa pemerintah dan perusahaan menyepakati kegiatan tersebut dilakukan pada tanggal 24 Mei 2016 mendatang.

"Kami sudah melakukan koordinasi dengan tim konsultan penyusun Amdal perusahaan itu agar kegiatan itu dilakukan pada tanggal 24 Mei mendatang," terangnya.

Sementara itu Ketua Forum Komunikasi Penyelamat Hutan Pulau Jemaja (FKPHPJ) Kabupaten Kepulauan Anambas, Syamsul Bahri, membenarkan kegiatan yang akan dilakukan oleh pihak perusahaan tersebut.

Dengan adanya kegiatan tersebut, pihak FKPHPJ melayangkan surat penolakan kepada pihak Kepolisian. Pihaknya khawatir kelestarian hutan tidak akan terjaga bila PT KJJ beroperasi.

"Ya, betul. Kegiatan itu rencananya akan dilakukan di kantor Camat Jemaja Timur. Dan terkait itu, kami sudah membuat surat penolakan dan telah kami sampaikan ke kantor polisi,"‎ ujarnya saat dihubungi.

‎Seperti diketahui, perusahaan tersebut mengklaim telah mengantongi perizinan hingga 90 persen dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Namun, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat belum melakukan peninjauan langsung ke lapangan.

Dari informasi tepercaya media ini, Pemerintah Pusat memberikan izin tanpa melakukan peninjauan langsung dan tidak melihat langsung ke lapangan mengenai situasi dan kondisi lingkungan yang berada di Pulau Jemaja.

"Pulau-pulau di Anambas ini hanya memiliki potensi pariwisata. Dan saya yakin, izin yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Perusahaan hanyalah kesepakatan sepihak," terangnya.‎ Baca: Tolak PT KJJ, Bupati Anambas Diancam Via SMS

Hingga berita ini diturunkan, Kapolsek Jemaja tidak dapat dihubungi untuk mengkonfirmasi surat penolakan tersebut, termasuk jumlah personil yang akan diterjunkan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Dan sesuai dengan data yang berhasil dihimpun, Bantuan Kendali Operasi (BKO) dari Brimob Polda Kepri dijadwalkan akan turun ke Jemaja, Jumat (20/05/2016) besok.

Editor: Udin