BATAMTODAY.COM, Anambas - Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Amin Sunaryadi, akan meninjau langsung produksi minyak dan gas yang ada di Anambas.

Mengingat Anambas sebagai daerah penghasil migas mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) berkisar Rp7,6 miliar.‎ Hal ini akibat DBH Anambas tahun ini sangat turun drastis dibandingkan dari tahun sebelumnya.

"Meninjau lapangan migas yang ada di Anambas yang dioperasikan oleh Conoco Philip, premier dan star energy. Seperti biasanya bila kami meninjau lapangan, kami bertemu dengan Kepala Daerah," ujar Amin, Senin (16/052016).

Menurut Amin, tugas atau yuridiksi SKK Migas yaitu‎ mencari minyak dan gas untuk diproduksi. Namun, untuk Dana Bagi Hasil (DBH) adalah kewenangan Pemerintah Pusat.

"Dari hasil produksi migas ini nantinya akan masuk pada keuangan ‎negara dan Kementrian Keuangan nantinya yang akan menentukan DBH bagi daerah dan Bapepnas untuk perencanaan pembangunan," terangnya.

Mantan komisioner KPK itu mengakui, pihaknya sering dikomplain Asosiasi Daerah Penghasil Migas (ADPM) terkait transparansi data lifting migas. Kurangnya transparansi kepada daerah penghasil migas membuat pihaknya meminta waktu sembilan bulan untuk membuat data lifting tersebut.

"Keluhan transparansi itu sudah sering saya dengar, jadi saya meminta ADPM agar memberi waktu sembilan bulan untuk membuat data lifting itu dalam website. Nantinya setiap daerah penghasil migas akan diberi ID dan Password, agar bisa login melihat langsung hasil produksinya," terangnya.

Namun,ketika Amin menanyakan ID dan Password tersebut kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Abdul Haris, mengatakan belum mendapatkannya. Sangat disayangkan,selama ini Anambas hanya menyaksikan proses produksi tersebut, namun tidak mengetahui seberapa banyak yang telah dihasilkan.

"ID dan Passwordnya akan segera kita buatkan untuk Anambas. Namun, data lifting ini belum bisa dipublikasikan," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pendapatan Bagi Hasil Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, Galuh Ibrahim, mengakui pihaknya sangat kesulitan untuk mengetahui informasi terkait pengurangan DBH tersebut. Bahkan untuk mendapatkan informasi yang rinci dari Pemerintah Pusat diakuinya sangat sulit.

‎"Mengenai faktor pengurangan itu tidak pernah transparan dan ini hampir setiap tahun terjadi. Sayangnya sejak tahun 2014 Kemenkeu meniadakan rekonsiliasi terkait DBH migas dan hingga saat ini mereka menggangap hal itu tidak perlu dilakukan dan kita sudah berulang kali menanyakan itu tetapi tak pernah diberi tahu," ungkapnya.‎

Editor: Udin