Agar Pelayanan Tidak Terganggu

Pemkab Anambas Didesak Mengisi Kekosongan Posisi Kadis Kesehatan
Oleh : Fredy Silalahi
Jum'at | 06-05-2016 | 12:29 WIB
Kantor-Dinas-Kesehatan-Anambas.jpg

Kantor Dinas Kesehatan Anambas (Foto: Fredy Silalahi)

BATAMTODAY.COM, Anambas - Rutinitas pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan, Puskesmas maupun Puskesmas Pembantu menjadi terhambat. Pasalnya Kepala Dinas Kesehatan, Said Moh Damrie, yang telah ditahan oleh Polres Natuna terkait dugaan korupsi bahan bakar minyak (BBM) tahun anggaran 2013 dengan kerugian negara berkisar Rp1,2 miliar. Untuk itu pemerintah didesak segera mengganti posisi Kepala Dinas Kesehatan tersebut.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Yusli, berpesan agar segera mengisi kekosongan yang berada di Dinas Kesehatan. Sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat, tidak terganggu.

"Ini harus diperhatikan, posisi beliau (Said Damrie-red) sangat berpengaruh pada pelayan kesehatan seperti Puskesmas. Jangan nanti hal ini membuat masyarakat yang berobat menjadi terlantar sehingga masyarakat menjadi dirugikan," terangnya Jumat (06/05/2016).

Yusli mencontohkan fasilitas yang terhampat seperti Ambulance keliling yang membutuhkan BBM. Sebab tanpa BBM, Ambulance keliling tidak dapat beroperasi. Padahal masyarakat banyak yang tinggal di Pulau.

"Ini salah satu fasilitas yang sangat dibutuhkan, karena masyarakat kita juga banyak tinggal di Pulau-pulau. Tentu mereka juga butuh pelayanan kesehatan. Untuk itu kita berpesan kepada Bupati, agar segera merespon dan dapat mengisi kekosongan di Dinas Kesehatan itu. Jangan sampai dibiarkan, karena akan merugikan masyarakat," tegasnya.

Sebelumnya, Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas,Abdul Haris, m‎engatakan pihaknya sedang berusaha konfirmasi hal tersebut secara kekeluargaan dengan pihak Said Damrie, untuk mendapat kepastian, apakah cuti atau mengundurkan diri.

"Kita jalankan sesuai dengan aturan dan mekanismenya. Kita masih menunggu jawaban dari beliau (Said Damrie-red) dan sudah diperintahkan kepada staff Dinkes untuk menanyakan cuti atau mengundurkan diri. Kita juga tidak mau roda pemerintahan ini terhambat khususnya pelayanan kesehatan," tegasnya.

Editor: Udin