Hasil Pandangan Umum Fraksi di DPRD

Asumsi Pendapatan Kabupaten Anambas tidak Realistis Dibanding Realisasi

BATAMTODAY.COM, Anambas - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kepulauan Anambas meminta Eksekutif agar lebih realistis mengasumsikan pendapatan daerah baik itu berasal dari dana perimbangan maupun pendapatan asli daerah. Pasalnya, dalam dua tahun terakhir keuangan daerah dan keuangan negara mengalami penurunan.

"Kita bisa melihat realisasi pendapatan hanya mencapai Rp 845,5 miliar atau 75 persen dari Rp 1,122 triliun yang diasumsikan. Sehingga ini menjadi mengganggu pembangunan Anambas tahun ini," ucap Ketua Fraksi PAN, Jasril Jamal saat membacakan pandangan umum fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021, Selasa (19/7/2022).

Masih dari Gedung DPRD Lantai I, Jasril juga meminta Eksekutif untuk mengali potensi pajak di Kepulauan Anambas. Karena, PAD Anambas dari tahun ke tahun hanya berputar pada angka 30-an.

"Kami harap Pemda lebih berinovasi dan kreatif lagi untuk menggali sumber pendapatan asli daerah. Ini juga harus sejalan dengan sumberdaya manusia yang masif," ucapnya.

Jasril juga menyampaikan, pengelolaan anggaran 2021 juga terlalu tinggi untuk belanja birokrasi daripada belanja untuk masyarakat. "Ini seharusnya seimbang, sehingga ada dampak positif yang dirasakan masyarakat," jelasnya.

Sementara Fraksi Karya Indonesia Raya (KIR), meminta Eksekutif agar tidak memaksakan menjalankan suatu program, ketika sudah mengetahui adanya penurunan pendapatan.

"Pada April 2021, kita sudah mendapatkan bocoran sebagai acuan untuk menyusun APBD Perubahan 2021. Pada saat itu tertera juga informasi adanya penurunan pendapatan, sehingga transfer ke daerah mengalami penurunan. Kami menilai pada sisi ini, Pemda tidak jeli melihat kondisi ini, justru Pemda memaksakan diri untuk menjalan program. Sehingga imbasnya saat ini yaitu, kita terlilit hutang," tegas Rocky H Sinaga menyampaikan pandangan fraksinya.

Rocky mengapresiasi bahwa Pemkab Anambas mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari LHP BPK RI Provinsi Kepri sebanyak 5 kali berturut-turut. Meski demikian, hal tersebut bukan menjadi acuan kalau Pemerintah Anambas terlepas dari temuan.

"Opini itu hanya penghargaan terkait laporan keuangan ini merupakan administatif. Tetapi ada juga catatan seperti temuan kelebihan bayar maupun kekurangan volume. Hal-hal seperti ini seharusnya tak sampai ke BPK RI, untuk ditingkatkan pengawasan internal (Inspektorat). Tak lucu rasanya, kalau perjalanan dinas itupun sampai menjadi temuan, padahal itu semua sudah tersistem. Disinilah peran pengawas internal itu harus ditingkatkan lagi," ucapnya.

Sementara, Fraksi PDI Plus dan Fraksi PPP Plus, cukup menyampaikan apresiasi kepada Eksekutif atas raihan Opini WTP dari LHP BPK RI.

Menanggapi pandangan fraksi tersebut, Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Abdul Haris menyampaikan, sumber PAD di Anambas hanya fokus kepada masyarakat. Hal tersebut perlu pertimbangan dan kajian lebih matang lagi.

"Kalau misalnya dari badan hukum, tentu kita sah-sah saja mengambil PAD. Contohnya dari PT Pulau Bawah, sebelum pandemi menyetor pajak Rp 2 miliar. Kalau investor seperti ini bertambah, PAD pasti tambah juga. Untuk itu kami gencar promosi wisata, agar investor lebit tertarik ke Anambas," ucapnya.

Haris menambahkan, pihaknya juga ingin menyeimbangkan belanja birokrasi dengan belanja infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat. Namun hal tersebut belum bisa dilakukan secara maksimal. "Karena pelayanan-pelayanan lain juga butuh anggaran, sehingga kita tidak bisa berfokus pada satu bidang saja. Kita juga ingin belanja ini berimbang, tetapi tanpa anggaran, pelayanan kita tak jalan juga," ucap Haris.

Terkait pengawasan internal, Haris menyampaikan kendala yang dialami Inspektorat yaitu kekurangan SDM. Pihaknya akan berupaya untuk menambah SDM agar pengawasan internal lebih maksimal.

"Saat ini auditor hanya 19 orang, sementara yang perlu diawasi seluruh OPD, camat hingga ke desa. Tentu SDM ini menjadi persoalan utama. Kami berharap, pengawas internal ini bisa maksimal dengan adanya penambahan SDM. Kita juga akan meminta ini ke pusat," tegasnya.

Editor: Surya

---