Upah Tak Dibayar, Sejumlah Pekerja Land Clearing Kantor OPD Anambas Mogok Kerja

BATAMTODAY.COM, Anambas - Land clearing (pematangan lahan) kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Anambas di Pasir Peti terhambat dengan dua alasan.

Pertama, kontraktor harus melakukan ukur ulang, dan kedua adanya aksi mogok kerja karyawan karena belum mendapat upah.

"Untuk data ukur, kita minta kepada kontraktor agar segera diselesaikan. Kita tak ingin pematangan lahan ini jadi mubajir, sehingga kita tentukan daerah yang dipotong mana daerah yang harus ditimbun," ucap Isa Hendra, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR), Rabu (9/9/2020).

Terkait mogok kerja karyawan, Isa Hendra mengakui informasi tersebut. Pihaknya bahkan sudah pernah menyampaikan kepada kontraktor agar bertanggungjawab disegala bidang.

"Iya benar, bahwa karyawan pematangan lahan kantor OPD mogok kerja karena belum mendapat upah. Kita sudah sampaikan ini kepada kontraktor, besok kita coba konfirmasi lagi," ucapnya.

Isa Hendra menambahkan, komitmen kontraktor sangat dibutuhkan untuk suatu pekerjaan tersebut. Pasalnya, apabila kontraktor komitmen, maka pekerjaan pun aman.

"Kita tidak ingin kejadian mogok kerja ini terulang lagi. Karena di Anambas sudah ada kasus, pencairan proyek lancar, namun karyawan tidak digaji, sehingga bangunan tersebut tidak selesai. Ini juga menjadi beban Pemda," jelasnya.

Isa Hendra menyinggung, kalau pembangunan kantor OPD sudah melakukan pencairan 2 tahap. "Tanpa pencairan pun sebenarnya, upah pekerja wajib dibayar. Karena yang menang proyek pun bukan perusahaan kecil," jelasnya.

Salah satu pekerja land clearing kantor OPD, Deni mengakui, pihaknya sudah tak menerima gaji 3 bulan dari perusahaan. Sehingga pihaknya banyak melakukan mogok kerja.

"Selain itu, sudah ada sekitar 7 orang karyawan yang pulang kampung. Karena tak tahan dengan sikap perusahaan itu. Kalau dilihat dengan tenaga kerja saat ini sudah jelas berkurang. Apalagi perusahaan mengulah. Sementara kita tahunya, kerja dulu baru dapat duit. Namun ini berbeda, kita bekerja namun hak kita tidak kita dapat," keluhnya.

Adapun kontraktor pemenang lelang yaitu PT Rancang Bangun Mandiri. Sedang nilai proyek yang dikerjakan sekitar Rp 26 miliar.

Editor: Gokli

---