Proyek Depo BBM Macet, Bupati Anambas Mengeluh Lagi ke Deputi Kemenko Maritim

BATAMTODAY.COM, Anambas - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mengeluhkan kekurangan kuota bahan bakar minyak (BBM) untuk masyarakat Anambas. Keluhan itu disampaikan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Abdul Haris kepada rombongan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Pasalnya, penambahan kuota tersebut belum terealisasi.

"Kebutuhan BBM Anambas mencapai 60.920 kiloliter per tahun, sementara kuota BBM saat ini tidak sampai segitu. Bahkan sangat kekurangan," ujar Bupati Abdul Haris, Kamis (11/10/2018).

Haris menguraikan, kebutuhan BBM meliputi minyak tanah untuk keperluan rumah tangga, solar kebutuhan nelayan, kapal yacht, PLN, solar industri untuk perusahaan migas, keperluan solar bagi kapal patroli keamanan dan pertahanan, serta premium transportasi darat.

"Untuk minyak tanah, distribusinya hanya 8 liter per kepala keluarga dalam satu bulan. Ini banyak keluhan ibu rumah tangga agar menambah kuota minyak tanah menjadi 20 liter perbulan. Begitu juga dengan solar maupun premium," ucapnya.

Haris berharap, kunjungan kedua Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kemenko Maritim bisa menjawab kebutuhan masyarakat Anambas akan BBM. Serta membangun depo minyak di Anambas, untuk mengurangi kost masyarakat.

"Ini kunjangan kedua rombongan Deputi ke Anambas, kami berharap penambahan kuota BBM bisa terealisasi. Kami juga butuh pembangunan depo di Anambas, agar mengurangi kost masyarakat dan mencegah kelangkaan BBM ketika musim angin utara. Karena pada saat musim utara, kerap terjadi kelangkaan BBM yang diakibatkan kapal pengangkut minyak tidak bisa berlayar," jelasnya seraya mengatakan, Pemda telah menyediakan lahan untuk pembangunan depo minyak di Anambas.

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kemenko Maritim, Agung Suwandono mengatakan, pihaknya akan mendorong Pertamina menambah kuota BBM di Anambas, dan segera membangun depo minyak.

"Kita sifatnya hanya bisa mendorong kepada Pertamina, agar yang dibutuhkan Anambas bisa terpenuhi. ?Termasuk juga untuk pembangunan depo. Kita juga punya terobosan baru yang butuh koordinasi dengan lintas kementerian tentang depo terapung menggunakan kapal tanker illegal yang persidangannya sudah memiliki hukum tetap. Persoalannya memang tidak hanya di Anambas, tetapi di seluruh wilayah perbatasan," jelasnya.

Agung menambahkan, pihaknya juga akan mendorong Pertamina menerapkan BBM satu harga. "Selain itu, kita harus mengubah pola pikir. Jangan membangun karena unsur keuntungan, tetapi bangunlah sesuai kebutuhan masyarakat. Saya ada dengar, kalau kebutuhan BBM Anambas sudah 80.000 kiloliter, maka dibangun depo. Ini yang salah, kalau ditunggu seperti itu maka bisa 5-10 tahun mendatang terwujud. Kemudian ini juga akan mempengaruhi perekonomian masyarakat," jelasnya. ?

Editor: Dardani

---