3 Tahun Tak Dikucurkan, Angka Kemiskinan Meningkat

Pemkab Anambas Pertanyakan Dana Penanggulangan Kemiskinan kepada Wagub Kepri

BATAMTODAY.COM, Anambas - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mempertanyakan dana penanggulangan kemiskinan kepada Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Isdianto, yang sudah tiga tahun tidak dikucurkan. Dampaknya, angka kemiskinan di Anambas meningkat signifikan.

"Pada tahun 2015 lalu, angka kemiskinan hanya 4,2 persen. Dan dalam tiga tahun terakhir Pemprov Kepri tidak mengucurkan dana penanggulangan kemiskinan, angka kemiskinan di Anambas pada tahun 2018 ini sudah tembus 6,7 persen atau mengalami kenaikan 2,5 persen," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Pembangunan Daerah, Kabupaten Kepulauan Anambas, Adies Saputra, Selasa (31/7/2018).

Adies menyinggung, sebelumnya Pemprov Kepri mengucurkan dana penanggulangan kemiskinan. Namun sudah tiga tahun terakhir vakum. Bahkan, Pemkab Anambas selalu menganggarkan dana tunda salur penanggulangan kemiskinan sebesar Rp17 miliar.

"Kita selalu memasukkan dana tunda salur ini ke dalam pendapatan daerah, tetapi Pemprov tak kunjung menanggapi. Kami berharap, ada perhatian dan sinergi Pemkab Anambas dan Pemprov Kepri untuk menekan angka kemiskinan di Anambas," harapnya.

Wakil Gubernur Provinsi Kepri, Isdianto menanggapi bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi. Dia juga berupaya dana tunda salur penanggulangan bencana tersebut ditransfer pada APBD Perubahan nanti. "Mudah-mudahan APBD Perubahan ini dana tunda salur itu dianggarkan. Nanti kita evaluasi," terangnya.

Isdianto menegaskan untuk mengetahui bertambahnya angka kemiskinan, perlu pendataan yang riil. Dia berpesan agar Pemkab Anambas bersabar menunggu keputusan pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

"Saat ini SK Tim Koordinasi Penanggulangan ini masih diperbaiki. Untuk angka kemiskinan ini perlu data yang riil. Saya bukan tidak percaya, tetapi alangkah baiknya kalau data yang berbicara," tegasnya.

Editor: Yudha

---