Rapat Paripurna Istimewa Tentang Rekomendasi LKPj

DPRD Sarankan Pemkab Anambas Tingkatkan Perhatian ke Bidang Urusan Wajib dan Pilihan

BATAMTODAY.COM, Anambas - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sarankan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas lebih fokus menjalankan program pembangunan dan meningkatkan penganggaran pada bidang urusan wajib dan pilihan.

"Pada tahun 2017 lalu, perhatian Pemkab Anambas pada bidang pendidikan masih rendah. Alokasi anggarannya hanya 8 persen dari total APBD, sementara amanat Undang-undang alokasi anggaran harus 20 persen. Memang ada kenaikan dari tahun 2016 yang alokasinya hanya 5,6 persen. Ke depan alokasi anggaran pendidikan ini harus dipenuhi sesuai aturan yang berlaku," ujar Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus), Dhannun pada Paripurna Istimewa penyampaian rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) tahun anggaran 2017 Pemkab Anambas, Kamis (24/5/2018).

Dhannun juga menyayangkan, di bidang kesehatan dan pekerjaan umum masih ditemui realisasi anggaran yang rendah.

"Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak capaian realisasinya masih rendah. Termasuk di pekerjaan umum, bidang pengembangan, pengelolaan, dan konversi sungai capaian realisasinya juga rendah. Ini yang harus ditingkatkan," ucap Dhannun lagi.

Dhannun juga menyinggung, pada urusan pilihan Pemkab Anambas bidang pariwisata dan perikanan sangat minim. Padahal, pariwisata dan perikanan merupakan salah satu visi-misi prioritas Pemkab Anambas.

"Anggaran pada perikanan hanya Rp10,6 miliar, sementara daerah kita memiliki potensi unggulan di bidang perikanan dan budidaya perikanan. Tetapi perhatian Pemda di bidang ini masih rendah. Sama halnya dengan pariwisata yang memiliki alokasi anggaran hanya Rp6,1 miliar. Sementara pariwisata juga potensi unggulan. Dan pengembangan pariwisata masih terhambat," jelasnya.

Melalui Pansus LKPj itu, Dhannun merekomendasikan Pemkab Anambas melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap terhadap rencana pengembangan bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, pariwisata dan perikanan.

"Ini berorientasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka penting perhatian dari Pemda untuk urusan wajib dan pilihan ini. Khususnya untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa (SLB) sudah penting, mengingat angka anak wajib menerima pendidikan ini 170 orang. Kemudian Pemda juga harus meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Pemprov Kepri dan memperkuat koordinasi dengan instansi vertikal," pesannya.

Ketua DPRD Anambas, Imran, mengatakan rekomendasi DPRD terhadap LKPj Pemkab Anambas tahun anggaran 2017 guna untuk memperbaiki kinerja. "Ini wajib dijalankan untuk mencapai cita-cita daerah dan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.

Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Wan Zuhendra, mengatakan rekomendasi tersebut akan dipelajari untuk perbaikan di tahun anggaran selanjutnya.

"Untuk perbaikan kita lakukan pada tahun anggaran selanjutnya. Dengan contoh bidang pendidikan, sebelumnya alokasi anggaran hanya 5,6 persen, kemudian tahun 2017 mencapai angka 8 persen. Tentu kita lakukan bertahap. Ini sebagai evaluasi kita ke depan," jelasnya.

Editor: Udin

---