Dilema Pemimpin Pemkab Anambas, Antara Memihak Investor atau Masyarakat

BATAMTODAY.COM, Anambas - Penetapan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Abdul Haris sebagai tersangka penyalahgunaan wewenang dalam menyelamatkan hutan di Pulau Jemaja dan membela masyarakat akan menjadi dilema bagi pemimpin di masa yang akan datang. Pasalnya pemimpin kedepannya akan dibingungkan oleh pilihan antara memihak para investor atau memihak masyarakat dan lingkungan.

"Saat ini Pemerintah Pusat hanya tahu kulitnya saja mengenai investor. Diiming-imingi meningkatkan perekonomian masyarakat, Pemerintah Pusat menjadi 'buta' dan mengesampingkan dampak lingkungan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sehingga ada kebijakan untuk mempermudah perizinan investor," kata Qosim, salah satu tokoh masyarakat di Pulau Jemaja, Rabu (9/5/2018).

Menurut Qosim, keputusan aparat penegak hukum tersebut akan menjadikan dilema terhadap pemimpin daerah di masa yang akan datang.

"Ini akan menjadi dilema bagi pemimpin daerah. Karena akan takut membuat kebijakan antara memihak masyarakat dengan investor. Di satu sisi tujuan memihak masyarakat itu untuk menyelamatkan hutan yang menjadi sumber kehidupan masyarakat. Kalau lah hutan dirambah dan dijadikan perkebunan, maka kami tidak tahu seperti apa nantinya Pulau Jemaja ini. Pada Januari lalu sudah terjadi banjir dan longsor, kami khawatir ini menjadi bencana berkepanjangan," jelasnya.

Terkait perekonomian, kata Qosim, yang ada saat ini sudah cukup bagi masyarakat. "Selama ini masyarakat tidak mengeluh. Semua menjalankan aktivitas masing-masing untuk mencari nafkah," ucapnya.

Qosim berharap, aparat penegak hukum benar-benar bisa menyimpulkan persoalan yang ada. "Harapan kami masyarakat, aparat penegak hukum benar-benar menjalankan keadilan. Perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap izin investor yang berencana membuka perkebunan karet di Pulau Jemaja," harapnya.

Editor: Gokli

---