Masyarakat Pulau Jemaja Gelar Gerakan 'Save Bupati Anambas'

BATAMTODAY.COM, Anambas - Masyarakat Pulau Jemaja melakukan gerakan 'Save Bupati Anambas' sebagai rasa empati dan luapan rasa kecewa terhadap keputusan aparat penegak hukum. Hal ini menyusul keluarnya surat coklat dari kepolisian tentang pemberitahuan pemanggilan tersangka penyalahgunaan wewenang kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas.

"Kami masyarakat Pulau Jemaja yang merasakan dukungan dan pembelaan dari Pak Bupati. Pembelaan yang dilakukan Bupati untuk masyarakat, yaitu menyelamatkan sumber kehidupan masyarakat Pulau Jemaja. Untuk itu kami menggelar Gerakan 'Save Bupati," ujar Qosim, Koordinator Gerakan 'Save Bupati Anambas', Jumat (27/4/2018).

Qosim menambahkan Gerakan Save Bupati Anambas yakni aksi damai dengan mengumpulkan tandatangan masyarakat dan akan dilaksanakan selama tiga hari tiga malam.

"Kami tidak bisa berbuat banyak, namun ini gerakan kami untuk pembelaan Pak Bupati terhadap hutan dan sumber kehidupan kami. Aksi ini akan dilaksanakan selama tiga hari tiga malam di Balai Pertemuan Masyarakat Jemaja (BPMJ)," ungkap Qosim.

"Sejauh ini, kami sudah mengumpulkan 200 tanda tangan. Kami juga melihat masyarakat memang turut prihatin dan simpati terhadap kasus yang menimpa Pak Bupati."

Baca juga:

• Agar Asuransi Cair, PT KJJ Targetkan Ada Tersangka
• Tetap Tolak PT KJJ, Ini Harapan Masyarakat Jemaja kepada Jokowi
• Resah Kasus Alat Berat PT KJJ Berlanjut, Masyarakat Jemaja akan Mengadu ke Presiden
• Gubernur Berang, Minta Dugaan Suap Izin IPK dan Amdal PT KJJ Diusut
• Tim Gakum LHK Temukan Dugaan Pelanggaran Izin IPK dan Amdal PT KJJ

Sementara, Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kecamatan Jemaja, Mudahir juga mengaku kecewa terhadap kasus yang menimpa Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas.

"Pak Bupati jadi tersangka karena menyelamatkan hutan dan sumber kehidupan masyarakat Pulau Jemaja. Ini yang kami kecewakan,"jelasnya.

Mudahir menambahkan, banjir yang menimpa Pulau Jemaja pada Januari 2018 lalu dinilai jadi peringatan agar hutan Pulau Jemaja tidak diganggu.

"Kami yang merasakan bencana alam. Hutan tidak dirambah jadi perkebunan saja sudah terjadi banjir. Apalagi kalau hutan dirambah, tentu Pulau Jemaja bisa-bisa tenggelam. Ini yang kami harapkan kepada Pemerintah Pusat agar membela masyarakat bukan membela investor yang akan merambah hutan. Kalau investor pariwisata, kami turut mendukung. Tetapi investor yang niat merambah hutan akan kami tolak," tegasnya.

Editor: Yudha

---