Siapkan Anggaran Rp 3,5 Miliar

Pemkab Anambas Siap Ganti Rugi Lahan Warga untuk Pembangunan Jalan Nasional
Oleh : Alfredy Silalahi
Senin | 02-04-2018 | 16:04 WIB
pengukuran-jalan11.jpg
Pengukuran Jalan Soekarno-Hatta di Kecamatan Siantan Anambas. (Foto: Alfredy)

BATAMTODAY.COM, Anambas - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas menyiapkan anggaran Rp 3,5 miliar untuk pembebasan lahan pembangunan jalan nasional di Kecamatan Siantan. Hal tersebut untuk menjawab kekhawatiran masyarakat. Pasalnya, beredar isu Pemda tidak akan mengganti rugi lahan masyarakat.

"Untuk pembangunan jalan nasional, kita butuh lahan dengan lebar 8 meter dengan rincian 2 meter bahu jalan dan 6 meter badan jalan. Sementara badan jalan yang ada saat ini hanya berkisar 5-6 meter. Maka kita harus menggunakan lahan warga berkisar 2 meter," ujar Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Anambas, Khairul Anwar, Senin (2/4/2018).

Khairul mengakui, pembebasan lahan tersebut dilakukan tahun 2018 karena keterbatasan anggaran. Selain berdampak pada lahan, sejumlah bangunan berkemungkinan harus dikorbankan serta termasuk juga dengan kuburan.

"Untuk persiapan pembangunan jalan nasional, perlu dukungan anggaran pembebasan lahan, tetapi baru tahun ini teralisasi. Saat ini kita sedang mendata pemilik lahan sepanjang pembangunan jalan nasional serta melakukan negosiasi. Untuk kuburan akan dipindahkan dan tim teknis sedang melakukan perhitungan biayanya," jelas Khairul.

Khairul mengakui, pembebasan lahan harus dilakukan. Pasalnya hal tersebut bisa membatalkan pembangunan jalan nasional yang berasal dari pemerintah pusat.

"Kalau lahan tidak dibebaskan maka pembangunan jalan nasional ditunda. Sehingga kita harus membebaskan lahan ini," tambahnya.

Sementara, salah satu pemilik lahan yang enggan namanya dipublikasikan mengatakan bahwa ia rela memberikan lahan untuk pembangunan Jalan Nasional dengan syarat harus ada nilai ganti rugi.

"Sebelumnya sempat ada informasi beredar bahwa Pemda tak akan mengganti lahan yang akan terkena dampak pembangunan jalan nasional. Itu kami tidak terima, tetapi baru-baru ini tim dari PU sudah melakukan pendataan sekaligus negosiasi," ucapnya.

Editor: Yudha