BKD Anambas Tunggu Kebijakan Pemprov Kepri Terkait Status Samsat
Oleh : Fredy Silalahi
Rabu | 28-02-2018 | 18:38 WIB
kepala-bkd-anambas-Azwandi.jpg
Kepala BKD Anambas, Azwandi (Foto: Fredy Silalahi)

BATAMTODAY.COM, Anambas - Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kepulauan Anambas masih menunggu keputusan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) terkait status Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Meski sudah hampir 10 tahun mekar, Samsat di Anambas masih berstatus Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) yang menginduk ke Kabupaten Natuna.

"Kemarin alasannya Kepolisian Resor (Polres) belum ada, namun kini Polres sudah berdiri satu tahun lebih, tetapi status Samsat masih tetap. Selama ini, kami sudah mendukung penuh apa yang dibutuhkan oleh Samsat. Seperti kantor, kita yang sewa dan alat kantor kita sediakan. Dan ini belum optimal karena belum ada pengurusan bea balik nama kendaraan,"ujar Azwandi, Kepala BKD Anambas, Rabu (28/2/2018).

Azwandi mengakui, pihaknya juga sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait usulan status Samsat di Anambas. Hal tersebut diakuinya untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Tujuan utama kami untuk mengoptimalkan PAD. Saat ini Samsat Anambas menginduk ke Natuna, sehingga Anambas dianggap belum daerah potensi tetapi pemerataan. ?Tentu PKB ini selalu menjadi dana bagi hasil (DBH)," jelasnya.

Azwandi juga menyinggung, pihak Polres Anambas sudah mulai bertanya-tanya terkait status Samsat tersebut. "Polres menganggap kita tidak bergerak. Ternyata Pemprov Kepri yang sampai saat ini membuat keputusan," akunya.

Tidak hanya Samsat?, BKD juga mengusulkan agar Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KPPKP) segera dibuka untuk Anambas. Menurutnya, wajib pajak di Anambas sangat antusias terhadap pembayaran pajak.

"Memang belum ada arah terkait KPPKP ini, tetapi mereka mau ke Anambas setiap bulan. Seperti pembuatan NPWP, masyarakat antusias. Ini dikarenakan rentang kendali yang harus diurus ke Tanjungpinang sehingga masyarakat malas. Namun ketika ada perwakilan di sini, masyarakat taat. Begitu juga dengan PKB, tentu masyarakat akan tertib membayarkan pajak kendaraan," tegasnya.

Editor: Udin