Program Tol Laut di Natuna Belum Begitu Efektif Sepenuhnya

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Program Tol Laut yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum begitu efektif sepenuhnya, sehingga menyebabkan kebutuhan pokok ke Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas terputus.

"Tol Laut belum begitu efektif sepenuhnya, hal ini dapat dilihat di bulan Desember 2017 kemarin, dimana suplai kebutuhan pokok tidak lancar dan malah terputus sehingga menyebabkan naiknya tingkat inflasi terutama di kepulauan Natuna dan Anambas," kata Haripinto Tanuwidjaja, Anggota DPD RI dari Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Selasa (30/1/2018).

Seperti diketahui, Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, pada Selasa, 25 Oktober 2016 lalu, melepas keberangkatan perdana kapal tol laut logistik Natuna di Pelabuhan Tanjung Priok.

Kapal KM Caraka Jaya Niaga III yang digunakan sebagai kapal tol laut tersebut, akan beroperasi secara berjadwal untuk melayani kebutuhan logistik di Pulau Natuna dan Anambas

Kapal tersebut memiliki bobot besar yaitu 3.000 DWT, sehingga diharapkan mampu mengatasi segala kondisi cuaca untuk menjamin kepastian jadwal kapal.

Kapal yang mengangkut logistik berupa kebutuhan bahan pokok tersebut diperkirakan tiba di Natuna pada 29 Oktober 2016, dan akan beroperasi dengan frekuensi kedatangan kapal setiap 14 hari atau 2 kali dalam sebulan dengan rute Jakarta-Natuna-Tarempa-Jakarta. Model Tol Laut Logistik ini secara bertahap akan diterapkan ke wilayah lain.

Sebagai informasi, Tol Laut Logistik ini merupakan program yang digagas Kemenhub dengan skema kerja sama sinergi BUMN, yang menyediakan sarana dan prasarana transportasi serta bahan komoditas yang diangkut.

BUMN yang terlibat yakni PT Pelabuhan Indonesia II dengan anak perusahaan PT MTI (Multi Terminal Indonesia), PT Pelni dengan anak Perusahaan PT Pelni Logistik, dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI). Ketiganya membentuk satu konsorsium dengan menggunakan metode mendekatkan gudang ke masyarakat.

Konsorsium menyediakan sarana dan prasarana transportasi untuk mengirim barang kebutuhan pokok sampai ke gudang di Pulau Natuna. Distributor di Pulau Natuna dapat menjual barang kebutuhan pokok tersebut kepada masyarakat dengan batas harga maksimal 10% dari harga di Jakarta.

Lebih lanjut, menurut Budi, indikator keberhasilan dari model tol laut logistik di Natuna ini yaitu, secara jangka pendek, diharapkan dapat menurunkan waktu bongkar muat, menurunkan harga barang, dan menjamin ketersediaan stok bahan kebutuhan pokok.

Sementara jangka panjangnya diharapkan dapat menekan disparitas harga barang sehingga harga di Natuna tidak jauh berbeda dengan harga di Pulau Jawa.

Namun, selain mengangkut kebutuhan logistik, kapal Tol Laut milik PT Pelni memulai pengangkutan perdana 600 tabung LPG ukuran 12 kg ke Natuna lewat kapal Tol Laut, pada Selasa, 10 Oktober 2017.

Manager PR & CSR Pelni, Akhmad Sujadi mengatakan Kapal Caraka Jaya Niaga (CJN) III/4 merapat di Dermaga Selat Lampa, Natuna dan memulai pembongkaran barang pada Sabtu (14/10/2017). Adapun kapal berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (10/10/2017).

Sujadi mengatakan pengapalan perdana angkutan LPG dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan gas di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Kabupaten Kepulauan Anambas dan Natuna.

"Selama ini masyarakat di Kepulauan Natuna sulit memperoleh pasokan tabung gas produksi nasional, sehingga terpaksa membeli produk tabung gas dari negara tetangga. Dengan pengiriman perdana dan akan disusul secara rutin, semoga masyarakat Natuna mendapatkan manfaat nyata untuk kebutuhan sehari-hari," ujar Sujadi.

Kabupaten Kepulauan Natuna dan Kepulauan Anambas merupakan dua daerah terluar yang sedang tumbuh dan menjadi destinasi Tol Laut. Sebelumnya, Kapal Tol Laut juga telah mengangkut produk hasil perikanan Natuna ke Jakarta.

Editor: Surya

---