Masa Depan FTZ Batam

BATAMTODAY.COM, Batam - Pengelola Kawasan Industri di Batam trauma jika pemerintah pusat akan kembali berlakukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan sistem enclave. Apalagi aturan KEK yang dimaksud, sama dengan aturan KEK sebelum diberlakukan Free Trade Zone (FTZ) yang telah diberlakukan menyeluruh beberapa tahun terakhir.

"Trauma kalau kembali lagi pada aturan KEK lagi. Aturan KEK lama sifatnya memusingkan perusahaan. Dimana, setiap kawasan Industri setiap produk yang akan di eksport harus melalui banyak pemeriksaan, dan itu yang dikeluhkan investor pada waktu itu," ungkap Piter, dari Kawasan Industrial Kabil, pada acara Fokus Group Discussion 'Masa Depan FTZ Batam' yang diselenggarakan BATAMTODAY.COM bekerjasam dengan Ombusdman RI , di Mantigo Resort, Batam, Kamis (25/2/2016).

Piter pun meminta Presiden untuk tetap mempertahankan FTZ. Apalagi, aturan itu telah diketahui oleh investor dan calon investor.

"Sebagai pandangan, minggu ini ada calon investor dari Jepang datang ke Batam, mereka mengetahui aturan FTZ di Batam sangatlah memudahkan dalam usaha. Tapi, kini ada wacana ganti lagi jadi kawasan khusus, takutnya penjelasan kami akan aturan yang akan ditetapkan kembali membingungkan mereka," katanya.

Ansuri, dari Asosiasi Galangan Kapal saat ini minta FTZ itu untuk dipertahankan, karena industri Galangan Kapal tengah mati Suri, dimana ada dari ratusan industri galangan, hampir 85 persen tidak ada pekerjaan saat ini. Krisis saat ini sangat mempengaruhi, dan kini ditambah adanya pergantian nama FTZ yang mungkin nanti juga berpengaruh pada aturan dan kebijakan didalamnya.

Sementara itu, dari John Sulistiawan Manajeman Batamindo menjelaskan, masalah buruh dan aturan organisasi buruh dinilai sangat kuat dan Pengaruhi daya tarik investor akan masuk. Bahkan buruh melakukan pemblokiran selama empat bulan, sehingga membuat operasional perusahaan tersebut lumpuh total.

Menanggapi hal ini, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sri Adiningsih yang tampil sebagai panelis FGD tersebut mengatakan, keistimewaan dan kemudahaan yang saat ini sudah diberikan pada Batam tidak mungkin dikurangi, apalagi diperburuk.

"Pemerintah masih menggodok perubahan status Batam yang tepat dalam menghadapi persaingan global, seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA). Karena Batam harus berubah agar tidak ditinggalkan dan kalah bersaing dengan negara lain," kata Adiningsih.

Menurutnya, bisa saja pemerintah pusat nantinya membuat kebijakan yang bersifat memperkuat Batam. Misalkan dengan status FTZ seperti sekarang yang bebas cukai, tarif PPN dan PPN BM, nantinya bisa ditambah dengan insentif lain.

"Fasilitas yang sudah ada akan dipertahankan, bahkan akan ditambah agar Batam memiliki daya saing tinggi dalam investasi. Masukan dari berbagai pihak dalam pertemuan ini akan kami sampaikan kepada Presiden agar menjadi bahan pertimbangan untuk memajukan Batam," katanya.

Ketua Wantimpres meminta pengusaha dan pihak-pihak yang ada di Batam tidak resah terhadap pembahasan mengenai perubahan pengelolaan kawasan Batam yang tengah dilakukan pemerintah. Yang jelas Batam harus lebih efisien dan transparan dalam pengelolaan, memberi kepastian investasi, hukum, dan pelayanan yang lebih baik bagi investor.

"Pemerintah sekarang komitmen untuk menaikkan investasi secara signifikan. Paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan dalam rangka itu, nanti akan berlanjut paket kebijakan lain," kata Sri.

FGD ini diikuti ratusan pengusaha PMA/PMDN yang berinvestasi di Batam. Sebagai panelis selain Ketua Wantimpres Sri Adiningsih adalah mantan Ketua Ombusdman RI Danang Girindrawardana.

Hadir juga Walikota Batam terpilih Muhammad Rudi, Kepala BP Batam Mustofa Widjaja, Anggota DPRD Batam, Kepala BKPM Provinsi Kepri Asman Taufik, Dewan Pakar Kadin Batam Ampuan Situmeang, Konsulat Jenderal Singapura di Batam Gavin Chay, dan sejumlah akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Batam.

Editor: Surya