Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Libatkan Masyarakat, Bawaslu Awasi Praktik Politik Uang dan Isu SARA di Pilkada 2018
Oleh : Redaksi
Jumat | 05-01-2018 | 10:51 WIB
Mochammad-Afifuddin-OK.jpg Honda-Batam

PKP Developer

Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin. (bawaslu.go.id)

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) akan fokus mengawasi dan mencegah praktik politik uang dan penggunaan isu SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018. Bawaslu akan melibatkan masyarakat untuk mencegah kedua hal itu.

Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin mengatakan, pihaknya akan membuat gerakan untuk menyadarkan masyarakat akan bahaya politik uang dan SARA. Gerakan ini akan dilakukan Bawaslu bersama mitra dari kelompok mahasiswa, relawan, anggota pramuka, tokoh agama, dan kepolisian.

"Kami berharap ada psikologi ketakutan melakukan politik uang dan SARA," kata Afifuddin, Kamis (4/1/2018).

Gerakan anti-politik uang itu akan dilakukan selama masa tenang Pilkada Serentak 2018. Untuk isu politik uang, Bawaslu akan melakukan kampanye yang bertujuan mendidik masyarakat, agar memiliki rasa malu, bahkan menolak menerima uang dari kandidat Pilkada.

Terkait isu SARA, Bawaslu juga akan melaksanakan Jambore Lintas Iman di daerah pemilihan. Acara ini akan melibatkan generasi muda dari berbagai agama dan kepercayaan untuk membahas bahaya politisasi SARA dalam proses Pilkada.

"SARA ini kan, dari sisi isu, kalau disalahgunakan punya daya rusak sangat tinggi," ujarnya.

Afifuddin mengatakan, meski Bawaslu akan fokus pada pencegahan kedua isu tersebut. Namun tidak meninggalkan proses penindakan jika terjadi pelanggaran dalam gelaran pertengahan tahun ini.

"Orientasi kami adalah memperbanyak aktor yang melakukan pencegahan," katanya.

Selain itu, pada Pilkada serentak 2018, Bawaslu akan memperkuat gugus tugas pengawasan Pilkada.

Selama ini Bawaslu hanya bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Mulai tahun ini, Dewan Pers juga akan diikutsertakan dalam gugus tugas untuk mengawasi pelaksanaan Pilkada, termasuk soal politik uang dan SARA.

Sumber: CNN Indonesia
Editor: Gokli