Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Forphil Ternyata Didirikan Ketua DPD KNPI Lingga Versi Munas Papua
Oleh : Bayu Yiyandi
Selasa | 11-07-2017 | 17:39 WIB
pelantikan-KNPI-Lingga1.gif Honda-Batam
Pelantikan Pengurus DPD KNPI Kabupaten Lingga (Foto: Bayu Yiyandi)

BATAMTODAY.COM, Daiklingga - Pendiri Forum Pemuda Hinterland Lingga (Forphil) ternyata adalah Ketua DPD KNPI Kabupaten Lingga, yang didirikan pada tahun 2010 dengan maksud untuk memback-up salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lingga saat itu.

Hal itu diungkapkan sumber yang pernah menjadi pengurus dari organisasi kepemudaan tersebut. Sumber juga membeberkan beberapa fakta dengan menunjukkan copian akta notaris pendirian organisasi tersebut, di mana nama Safarudin, Ketua DPD KNPI Kabupaten Lingga saat ini tertera sebagai ketua.

Di organisasi itu juga tertulis nama Fikrizal, yang kini menjabat sebagai Sekretaris DPD KNPI Kabupaten Lingga. "Waktu itu kami menjadi sayap SAUDARA atau Daria-Abu Hasim, yang kala itu maju menjadi calon Bupati Lingga sebagai pasangan incumbent," sebut sumber yang enggan menyebutkan nama tersebut.

Sumber juga menjelaskan, waktu masih dijabat oleh Safarudin yang kini menjabat sebagai Ketua DPD KNPI Kabupaten Lingga, Forphil banyak bergerak pada kegiatan-kegiatan yang didanai melalui anggaran pemerintah, salah satunya adalah seminar-seminar dan pelatihan.

Namun seiring berjalannya waktu setelah organisasi tersebut diserahkan ke Siswandi, organisasi ini memang beberapa kali melakukan aksi demo, yang kala itu mendemo pemerintahan Daria-Abu Hasim.

"Seingat saya, waktu jelang musim Pilkada, Forphil juga beberapa kali demo, mereka mendemo Pj Bupati, dan DPRD Lingga yang kala ini di era pemerintahan Daria-Abu Hasim," sebut sumber tersebut.

Demo yang terjadi di Kejaksaan Negeri Daiklingga beberapa waktu yang lalu, dilakukan oleh Forphil yang notabene para pendemo adalah pengurus DPD KNPI Kabupaten Lingga, yang dipilih melalui musyawarah di Desa wisata Benan.

Para pendemo dinilai sejumlah kalangan, berpotensi menganggu pemerintahan, karena sebagian besar pendemo adalah orang-orang yang merupakan pendukung pemerintah.

"Apakah ada kepentingan politik atau tidak, kita tidak tahu. Tapi ini berpotensi menganggu pemerintahan sehingga harus ada tindakan tegas dari pemerintah," sebut Agus, salah satu masyarakat Singkep.

Editor: Udin