BATAMTODAY.COM,Tanjungpinang - Diduga terindikasi narkoba, sebanyak 59 orang pejabat eselon II, III dan IV Pemerintah Provinsi Kepri yang mengikuti tes assessment menolak dites urine.

Selain tidak menggubris perintah Gubernur Kepri Nurdin Basirun, mereka itu memilih untuk "cari selamat" dengan meninggalkan tempat pengetesan urine.

Dari data Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kepri, dari 438 pejabat eselon II, III dan IV, yang mengikuti tes assasment, sebanyak 76 orang pejabat eselon di Provinsi Kepri alpa dan tidak hadir dalam pelaksanaan test urine yang dilakukan BNN Kepri.

Pada hari kedua tes urine, dari 76 orang ‎yang sebelumnya alpa, hanya 17 orang yang kembali hadir. Sedanglan sisanya 59 orang tidak hadir dan alpa.

Sekretaris BKPP Provinsi Kepri Haryono, mengatakan, tes urine itu dilakukan atas instruksi Gubernur Kepri, dan hari terakhir bagi peserta dalam melaksanakan assessment.

Baca: 438 Pejabat Eselon Peserta Assessment Jalani Tes Urine

Sayangnya, usaha Staf BKPP Kepri menghubungi para pejabat itu untuk datang melakukan tes urine tak membuahkan hasil.

"Langkah selanjutnya ke 59 nama-nama pejabat yang belum melakukan test urine akan kami serahkan kepada Gubernur dan Sekda Kepri," ujar Haryono.

Pada apel pagi, tambah Haryono, Sekda Kepri Ariff Fadillah juga telah menyampikan dalam sambutannya, bahwa yang merasa belum dilakukan test urin bagi kalangan pejabat yang mengikuti assessment untuk kooperatif dilakukan test urine.

"Kita sudah menghimbau dan memberitahukan kepada masing-masing pejabat agar datang, namun tetap hingga batas akhir pelaksanaan test urine ini tidak juga datang. Kita juga merasa tidak enak dengan petugas BNN yang menunggu dari pagi hingga sore ini, namun yang datang hanya 17 orang saja," paparnya.

Ditanya siapa saja pejabat yang enggan dan menolak di test urine ‎itu, Haryono enggan menyebutkan nama. Namun demikian, kata Haryono, ada juga pejabat yang tidak bisa hadir dan telah memberitahukan, dengan alasan sakit dan ada dinas luar. Sehingga tidak bisa datang untuk melakukan test urine tersebut.

Sementara itu Kabid Rehabilitasi BNN Provinsi Kepri Ali Chozin yang memimpin jalannya test urine, mengaku sangat kecewa dengan masih banyaknya pejabat yang tidak kooperatif dan enggan untuk dilakukan test urine. Padahal ini menurutnya, pelaksanaan Test Urin yang dilakukan adalah untuk para pejabat tersebut.

"Kita juga tidak tau alasan keengganan dari para pejabat Kepri ini enggan dan menghindar ditest urine ini. Kita serahkan saja kepada pemerintah, sebab BNN tidak mungkin memaksa," ujarnya.

Ali Chozin juga mengatakan, rangkaian Test Urin hari ini, merupakan hari ke dua, lanjutan dari pelaksanaan Test Urin hari pertama yang dilakukan kemarin dan masih ada puluhan pejabat yang belum dilakukan pengetesan.

Tiga Pejabat Kepri ‎Positif Narkoba Ternyata Konsumsi Obat dengan Resep Dokter

Sementara itu, Tiga Pejabat yang sebelumnya dites urine positif narkoba, ternyata merupakan pasien pengguna obat berbahan zat adiktif dari dokter. Hal itu diketahui BNN Provinsi Kepri, setelah ketiganya menunjukkan resep dokter.

"Tiga pejabat yang sebelumnya kami tes urine positif narkoba, setelah dicross check, merupakan merupaka pasien dokter, yang menggunakan obat berbahan zat adiktif. Hal itu ditunjukan dengan resep dan obat yang dikonsumsi," lanjut Kabid Rehabilitasi BNN Provinsi itu, Senin,(23/10/2016).

Editor: Dardani