BATAMTODAY.COM, Jakarta - Susi Pudjiastuti. Namanya paling gencar diberitakan di media massa saat Jokowi baru saja melantik para menterinya pada akhir Oktober dua tahun lalu, 2014. Di antara menteri-menteri perempuan lain, ia paling mencolok dengan segala keeksentrikannya.

Gaya Susi yang ceplas-ceplos, latar belakang pendidikannya yang tak lulus Sekolah Menengah Atas, dan kesuksesannya sebagai pengusaha, memuat nama dia sempat menjadi trending topic di jagat mata pada akhir 2014. Susi menjadi menteri yang paling dicari publik di berbagai pemberitaan.

Susi dieluk-elukkan, diyakini mampu membawa sektor bahari Indonesia lebih baik. Meski demikian, seiring waktu, dia kerap mendapat “tamparan” berupa kritik pedas.

Susi bergeming.

Dua tahun menjabat dan tak tersentuh prahara reshuffle, Susi kerap disebut sebagai menteri yang cakap dan lihai. Dia tak takut mengeluarkan berbagai kebijakan kontroversial demi memantapkan kedaulatan laut seperti cita-cita Jokowi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Susi juga tak pernah segan menenggelamkan kapal. Ia menganggapnya sebagai shock therapy, agar para perompak ikan dari negeri seberang tak berani lagi muncul dan mencuri di perairan nusantara.

Harapan sering tak seiring realita. Para pencuri ikan tak lantas lenyap.

Susi mulai menuai badai.

Nelayan-nelayan menentang deretan aturan yang ia terbitkan. Padahal Susi membuat peraturan-peraturan itu untuk menopang kesejahteraan nelayan.

Hujan kritik perlahan menggoyang posisi Susi.

Ia memberikan penjelasan. “Saya buat kebijakan maunya make everyone happy, tapi tidak ada kebijakan yang bisa bikin semua orang happy," kata Susi, akhir September.

Menteri Kelautan dan Perikanan itu tak menampik, kebijakan yang dia buat tak dibarengi dengan solusi jangka pendek atas dampaknya. Tapi, kata dia, dia tahu apa yang ia lakukan sudah benar.

Susi tak mau kesalahan ditumpukan di pundaknya saja.

Ketika ribuan nelayan memulai aksi mogok di Muara Baru, Jakarta Utara, misalnya, Susi menuding ada campur tangan pejabat dan mantan pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan yang sedang berusaha “menggoyang” kedudukannya.

"Di sana (Muara Baru) ada pejabat, jenderal, dan pejabat eks KKP yang membekingi mereka (nelayan). Sudahlah Pak, sudah tua, tidur saja di rumah, jangan urusi urusan yang muda-muda,” ujar Susi.

Lain Muara Baru, lain lagi Merauke di Papua. Di timur Indonesia itu, berbagai perusahaan perikanan bangkrut. Mereka gulung tikar karena tak sanggup mengikuti aturan Susi yang melarang ini itu.

Dua tahun sejak Susi menjabat, dua tahun itu juga perusahaan-perusahaan tersebut berhenti beroperasi.

Tapi, lagi-lagi, bukan Susi jika tak bisa berkelit dan malah balik bertanya.

"Katanya perusahaan di Merauke berhenti, perusahaan mana? Pabrik pengolahaan ikan yang mana? Yang ada (di sana) itu pabrik pencuri ikan, bukan pengolahan ikan. Dari dulu memang di sana tidak pernah ada (pabrik)," kata Susi.

Susi, berdasarkan kajian Komite Stok Ikan Nasional, mampu meningkatkan potensi ikan di perairan Indonesia hingga 9,9 ton per tahun. Aksinya memberantas penangkapan ikan ilegal juga dipuji negara-negara besar.

Sayangnya, di dalam negeri, Susi justru dikecam dan didemo para nelayan.

Apapun, dalam laporan Dua Tahun Kerja Nyata Jokowi-JK yang dikeluarkan Kantor Staf Presiden, kesejahteraan nelayan disebut pemerintah meningkat karena perbaikan tata kelola perikanan dari metode eksploitatif ke inovatif.

Tren produksi ikan dilaporkan naik dari 20,8 juta ton pada 2014 menjadi 21,7 ton pada 2015. Tren konsumsi ikan juga meningkat dari 38 kilogram per kapita per tahun pada 2014 menjadi 41 kilogram per kapita per tahun pada 2015.

Demikian pula tren kesejahteraan nelayan dilaporkan membaik, dengan nilai tukar nelayan (NTN) amat dinamis dan cenderung naik dari 104,63 pada 2014 menjadi 106,14 pada 2015.

NTN ialah indikator kesejahteraan nelayan. NTN lebih dari 100 berarti harga produksi naik lebih tinggi dari harga konsumsi, sehingga pendapatan nelayan naik lebih besar dari pengeluarannya atau surplus.

Hasil survei Evaluasi Publik Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK yang digelar Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) pada 13-17 Oktober 2016 terhadap 1.220 responden yang dipilih secara acak, menunjukkan bahwa 23 responden menilai KKP sebagai kementerian dengan kinerja terbaik.

Politikus PDIP Maruarar Sirait berpendapat, tak semua kebijakan KKP mendapat nilai bagus. Oleh sebab itu semua kebijakan harus dikaji benar.

“Bu Susi harus lihat ke lapangan dan komunikasi dengan masyarakat. Harus ada kemauan mendengar (kritik),” kata Maruarar.

Susi masih berdiri tegak di haluan. Sang nakhoda mesti membenahi sejumlah hal agar kapal tak oleng.

Sumber: CNN
Editor: Udin