BATAMTODAY.COM, Tanjunguban - Tuntutan nelayan yang biasa melakukan tangkap ikan di sekitar pembangunan Bandar Udara (Bandara) Busung, Kecamatan Serikuala Lobam, Bintan, sampai saat ini belum bicara masalah kompensasi, karena sejauh ini nelayan hanya meminta agar permasalahan pencemaran laut diselesaikan.

"Sejauh ini, nelayan hanya meminta agar permasalahan pencemaran laut yang merupakan dampak pembangunan Bandara Busung segera diselesaikan. Namun tidak pernah bicara masalah kompensasi," terang Emiwati, Camat Serikuala Lobam, di Tanjunguban, Rabu (18/5/2016).

Terkait penyelesaian yang dimaksud, Emiwati menyampaikan, pihaknya akan kembali mempertemukan antara nelayan dan perusahaan. Sebab, masalah minimalisir pencemaran sudah berjalan dan sudah dilakukan oleh pihak kontraktor.

"Kalau masalah minimalisir, pihak perusahaan setidaknya sudah melakukan. Namun pembuatan batu miring harus sesuai dengan arahan dari BLH, barulah dilaksanakan. Meski begitu, untuk lebih jelasnya akan kita bahas lebih lanjut," katanya.

Sebagaimana diketahui, Komisi I DPRD Bintan bersama Badan Lingkungan Hidup (BLH), Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP), Camat Serikuala Lobam bersama perusahaan PT Bintan Resort Cakrawala (BRC), PT Bintan Inti Industrial (BIE) dan PT Surya Bangun Pertiwi (SBP) Lobam, meninjau langsung kondisi pencemaran laut, dampak dari aktivitas pembangunan Bandara Busung yang dilaporkan oleh para nelayan setempat, Selasa (17/5/2016).

Ketua Komisi I DPRD Bintan, Raja Miskal, berharap agar permasalahan yang dilaporkan oleh para nelayan segera ditindaklanjuti dan diselesaikan dengan baik, sehingga pembangunan Bandara Internasional Busung bisa tetap berjalan dan tidak ada pihak yang dirugikan.

"Kita berharap agar permasalahan ini, tidak berlarut-larut. Camat harus melakukan koordinasi baik dengan nelayan dan perusahaan, semoga sebelum bulan Ramadan, masalah ini segera ada jalan keluarnya," harapnya.

Miskal juga menegaskan, pihak perusahaan harus memperhatikan kondisi lingkungan. Agar dengan adanya aktivitas pembangunan, tidak menimbulkan pencemaran yang lebih besar yang berdampak merugikan pihak masyarakat.

"Pencemaran laut harus diminimalisir oleh pihak perusahaan. Sehingga tidak lagi terjadi pencemaran yang berdampak terhadap tangkapan bagi nelayan," ujarnya.

Sementara, Edi Marta, selaku manager PT BRC akan mempelajari semua permasalahan yang muncul, baik penyelesaian terhadap tuntutan nelayan serta dampak pencemaran lingkungan yang terjadi. Dalam hal penyelesaian, pihak perusahaan akan terus berkoordinasi dengan seluruh pihak yang terkait.

"Kita akan koordinasikan untuk penyelesaian permasalahan tuntutan nelayan serta efek dari pencemaran yang terjadi. Untuk dampak pencemaran, pihak kontraktor akan melakukan perbaikan sesuai dengan arahan dari pihak yang berkonpeten," terangnya.

Sedangkan Zainal, Ketua RT 4/3 Kelurahan Teluklobam, menyampaikan di perairan sekitar pembangunan bandara, sedikitnya ada 15 nelayan yang memegang izin tangkap di lokasi tersebut.

"Untuk nelayan yang memiliki izin tangkap di perairan sekitar pembangunan bandara terbilang tidak terlalu banyak. Semoga dengan ada pertemuan ini, bisa ada solusi yang lebih baik untuk kemajuan daerah dan nelayan," harapnya.

Editor: Udin