Irman dan Farouk Tak Teken Draf Perubahan Tatib karena Takut Langgar UU

Irman dan Farouk Tak Teken Draf Perubahan Tatib karena Takut Langgar UU

Oleh : Irawan

Rabu | 13-04-2016 | 17:32 WIB

Ketua DPD RI Irman Gusman dan Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Irman Gusman, menyatakan menolak menandatangani perubahan Draf Tatib DPD terutama menyangkut masa jabatannya dari 5 tahun menjadi 2,5 tahun, seperti kesepakatan dalam rapat paripurna.

Alasannya, penandatanganan itu tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan, dan bisa melanggar jika ditandangani karena masih multitafsir dan tidak diatur dalam aturan peralihan.

Akibat tak mau menandatangani tersebut, Ketua DPD Irman Gusman dan Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad. Mendapat mosi tidak percaya, sementara Wakil Ketua DPD GKR Hemas lolos dari mosi tak percaya karena tak menghadiri persetujuan pengambilan keputusan pengesahan perubahan draf Tatib DPD RI pada 15 Januari 2016.

"Justru kalau saya dan pimpinan DPD lain menandatangani nota itu maka berarti kami pula yang melanggar keputusan selaku pimpinan DPD," ujarnya kepada pers di Jakarta, Rabu (13/4/2016).

Dijelaskannya, masa jabatan kepemimpinan DPD itu dipilih melalui kesepakatan antaranggota DPD lalu dilantik pemerintah lewat Mahkamah Agung (MA) dan menyampaikan laporan kinerja lembaga, bukan seperti komite yang merupakan kelengkapan DPD.

Disamping, pemberlakuan kesepakatan sesuai Opsi B itu dimulai pasca-pimpinan periode 2014-2019.

Hal senada diungkap Farouk Muhamad. Pimpinan DPD RI asal Nusa Tenggara Barat itu menegaskan konflik internal DPD itu merupakan konflik supremasi hukum dengan supremasi politik.

"Padahal supremasi politik takkan bisa dilepaskan dari supremasi hukum. Hanya saja banyak yang tidak konsisten untuk menyelesaikan persoalan itu dimana sebagian memakai supremasi hukum tapi lainnya supremasi politik," ujarnya.

Kendati begitu, ia mengakui ada keputusan (tertinggi) paripurna yang bertolak belakang yaitu keputusan tanggal 2 Oktober 2015 dengan 15 Januari 2016.

"Tentu kami sepakati opsi yang sesuai aturan perundang-undangan," tandasnya.

Editor: Surya

TERKINI
POPULER

Polri Tangkap 85 Influencer Promotor Judi Online, Ungkap Modus dan Barang Bukti Bernilai Fantastis

Perdana! Barantin Kepri Fasilitasi Ekspor Kelapa Parut Kering ke Yordania

Sambutan Spektakuler! Ratusan Perahu Nelayan Pulau Terong Sambut Ansar-Nyanyang

Pangdam Brawijaya Tekankan Sinergitas TNI-Polri Amankan Pilkada Serentak di Jawa Timur

Warteg 4.0, Inovasi Faruq-Ashim Dorong Ekonomi Tegal ke Era Digital

H-5 Pilkada 2024, KPU Kota Batam Gelar Sosialisasi di Lapas Batam

Bus Nirwana Garden Terlibat Kecelakaan di Jalan Raya Tanjunguban, Pengendara Motor Terjepit

Polsek Bintan Utara Tangkap Pelaku Curanmor di Tanjunguban, Barang Bukti Berhasil Diamankan

Kejari Batam Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi RSUD Embung Fatimah

Polisi Bintan Gagalkan Upaya Bunuh Diri Pemuda Kijang Live di Tiktok

Tim NADI Sebut Drama Pembatalan Debat Oleh Ketua KPU Batam Rugikan Masyarakat

Tokoh Pemuda Bintan Nilai Roby-Deby Pasangan yang Tepat untuk Masa Depan Bintan

Sultan Harap Semua Target Prolegnas 2025 Tercapai dengan Kolaborasi Legislasi

Ketua DPD RI Minta Kenaikan PPN 12 Persen Januari 2025 Ditunda

Ketua DPD RI Ajak Pemuda Bengkulu Berkolaborasi Menuju Indonesia Emas 2045