Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Komite IV DPD RI Segera Panggil Menko Perekonomian Bahas FTZ Batam
Oleh : Surya
Rabu | 13-01-2016 | 18:14 WIB
HP-Foto-Kegiatan (5)_edit.JPG Honda-Batam
Senator Haripinto Tanuwidjaja, Anggota Komite IV DPD asal Provinsi Kepulauan Riau

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Komite IV DPD RI akan memanggil Menko Perekonomian Darmin Nasution terkait rencana pemerintah untuk membubarkan Badan Pengusahaan (BP) Batam, yang diberikan kewenangan untuk mengelola kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (FTZ) Batam.


"Kami berencana bertemu dengan Menko Perekonomian untuk apa pun putusannya," kata anggota Komite IV DPD RI asal Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Haripinto Tanuwidjaya, di Jakarta, Rabu (13/1/2016).

Ia mengatakan, sampai saat ini pihaknya tidak tahu rencana pemerintah dalam mengoreksi pelaksanaan FTZ Batam. Tapi apa pun keputusannya, ia berharap memberikan kepastian usaha di kawasan itu.

Ia juga meminta pemerintah agar lebih fokus dalam melerai tumpang tindih kewenangan antara Pemerintah Kota dan Badan Pengusahaan Kawasan ata BP Batam.

"Tidak terpaku pada apakah ada yang mau dibubarkan, tapi bagaimana agar tumpang tindih itu tidak ada lagi," katanya.

Menurut Haripinto, tumpang tindih kewenangan itu yang membuat investasi di Batam meredup, bila dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Akibat tumpang tindih kewenangan, katanya, perizinan di Batam menjadi sangat panjang, dan merugikan pengusaha.

"Pengusaha ingin kepastian, kecepatan perizinan. Di bidang saya saja, otomotif, memasukkan impor ke Jakarta lebih mudah ketimbang ke FTZ. Padahal tujuan FTZ Batam untuk kemudahan," katanya.

"Pelayanan perizinan investasi dan usaha harus jelas, transparan dan tepat. Sekarang ini orang yang berinvestasi harus ke sana dan sini. Ke beberapa tempat," tambahnya.

Pemerintah pusat harus mengevaluasi kinerja FTZ Batam, termasuk badan pengusahaan Batam. Baca juga: Besok, Panja FTZ Komisi VI DPR Bahas Kisruh Investasi di Batam

Batam dianggap belum berhasil meningkatkan investasi, padahal kawasan itu sudah mendapatkan berbagai fasilitas dan kemudahan untuk investasi

Editor: Surya