Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

PGRI dan KNPI Rawan Jadi 'Mesin Politik' Saat Pilkada
Oleh : Habibi
Jum'at | 10-07-2015 | 12:01 WIB
diskusi_bawaslu.jpg Honda-Batam
Diskusi Bawaslu Kepri dengan media di Tanjungpinang. (Foto: Habibi Kasim/BATAMTODAY.COM)

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Aparatur sipil negara melalui gerakan bawah tanah "asuhan" pemerintah daerah biasanya kerap bergerilya untuk memenangkan salah satu calon dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Dua organisasi yang rawan dijadikan kendaraan politik di antaranya PGRI dan KNPI.

"Jagalah independensinya sebagai organisasi profesi atau kepemudaan saja, jangan saling sikut karena ada kerja sama dengan balon kepala daerah," pesan Razaki Persada, Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Riau, saat acara diskusi dengan media di kantornya, Jalan Temiang, Tanjungpinang, Kamis (9/7/2015).

Menurut Razaki, guru memang sering dikait-kaitkan dengan politik praktis. Dia mewanti-wanti agar PGRI dan KNPI menjaga kenetralan dan independensinya guna menjaga pemilu yang jujur dan adil.

"Memang PNS itu tidak terhindarkan dengan perpolitikan. Mereka yang dikira pasif, eh ternyata aktif secara terselubung. Maka dari itu kita mengharapkan kerja sama masyarakat, laporkan kepada kami jika kedapatan oknum PNS, honorer atau PTT yang menjual nama calon kepada masyarakat," ujar Razaki.

Sebelumnya beberapa tokoh masyarakat di Tanjungpinang mengusulkan agar pelaksanaan pemilu khusus untuk PNS dan guru (PGRI) dilakukan di TPS tersendiri tanpa melibatkan pemilih lain.

"Seperti itu jika memang KPU ingin melihat PNS itu berpolitik atau tidak, lakukan penelitian langsung, lihat dengan mata terbuka di Tanjungpinang ini PNS-nya banyak milih merah atau hijau atau hitam. Nantikan bisa kelihatan dan bisa di rating, suara siapa yang terbanyak," kata Hamid, pembina Kepri Coruption Wacth (KCW) saat ditemui belum lama ini.

Hamid mengatakan bahwa hal ini perlu dicoba mengingat pemenangan beberapa kepala daerah belakangan ini memang bukan rahasia umum lagi, yaitu karena dukungan dari organisasi-organisasi pemerintah.

"Ini hanya saran, KPU dan Bawaslu selalu ingin pemilu jujur dan adil, selalu gaungkan akan menindak mereka yang salah, kenapa tidak langsung digitukan saja, biar masyarakat tahu," ujarnya. (*)

Editor: Roelan