Molornya Pengerjaan Proyek di Bintan Akibat Lemahnya Koordinasi Antar Dinas

Molornya Pengerjaan Proyek di Bintan Akibat Lemahnya Koordinasi Antar Dinas

Oleh : Harjo

Rabu | 14-01-2015 | 08:46 WIB

Anggota Komisi II DPRD Bintan, Indra Setiawan.

BATAMTODAY.COM, Tanjunguban - Permasalahan lahan masih menjadi kendala utama dalam pengerjaan sejumlah proyek pembangunan di Bintan. Permasalahan tersebut diduga akibat kurangnya koordinasi antara Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Agraria Kabupaten Bintan.

Hal tersebut terungkap dalam rapat dengar pendapat antara Komisi II DPRD Bintan dan Dinas PU di gedung DPRD Bintan, Selasa (13/1/2015).

Ketua komisi II DPRD Bintan, Indra Setiawan, mengungkapkan, dari hasil hearing sebagai evaluasi hasil kinerja 2014 antara komisi II dan Dinas PU Bintan, terungkap hambatan pengerjaan proyek pembangunan karena penyedian lahan yang kurang matang. Dimana mulai dari perencanaan pembangunan dan dana sudah disetujui, ternyata saat proyek siap di tender dan saat kontraktor akan mengerjakan pembangunan permasalahan lahan justru belum diselesaikan oleh badan Agraria.

"Kontraktor pemenang tender saat akan mengerjakan proyek baru diketahui ternyata permasalahan lahan belum sepenuhnya selesai. Sehingga yang seharusnya pembangunan bisa langsung dikerjakan, terpaksa tertunda menunggu proses penyelesaian lahan oleh Agraria. Otomatis pengerjaan pembangunan pun tidak sesuai dengan waktu atau molor," ungkapnya Indra.

Indra menyebutkan, proyek pembangunan yang mengalami keterlambatan akibat permasalahan lahan lamban, di antaranya pembangunan Museum Bahari Bintan, Ruang Terbuka Hijau Bintan Timur dan Kantor Camat Gunungkijang.

Padahal, kata Indra, dana yang dianggarkan dari APBD Bintan jumlah belasan miliar rupiah. "Apabila pengerjaannya terburu-buru, jelas hasilnya tidak akan maksimal. Terbukti dari apa yang terjadi dengan pengerjaan tiga proyek tersebut yang hasilnya masih kurang maksimal," ungkapnya.

Menurutnya, pihaknya sudah meminta agar dinas PU dan Agraria ke depan bisa melakukan koordinasi, sehingga persoalan serupa tidak terulang lagi.

"Persoalan ketersediaan atau ganti rugi lahan tidak boleh lagi jadi penghambat pembangunan. Masa proyek sudah selesai tender, justru lahan belum diganti rugi. Pembangunan terpaksa pindah dari lokasi awal," ujarnya.

TERKINI
POPULER

Mafirion Siap Hadiri Pelantikan sebagai Anggota DPR

Dukungan Dai Kondang UAS, Beri Energi Baru Bagi NADI untuk Wujudkan Batam Lebih Maju

Jorge Martin Juara MotoGP Mandalika 2024

Mendagri Ajak Jajaran BNPP Manfaatkan dan Kembangkan Potensi Daerah Perbatasan

Mendagri Tito Ramaikan Jalan Sehat HUT ke-14 BNPP

TAP MPR Nomor II Tahun 2001 Dinyatakan tidak Berlaku, Bamsoet: Nama Baik Gus Dur Segera Dipulihkan

Jabatan Kababinminvetcaddam dan Danyonarmed 8/UY Kodam Brawijaya Berganti

Paman Biadab Cabuli Keponakan Berkali-kali di Lagoi dan Salah Satu Wisma di Tanjung Uban

PT Palindo Sukses Bangun Kapal Canggih Pemetaan, Deteksi dan Survei Bawah Laut Milik Kemhan

Resort Pods Saga Village Bintan, Hotel Kapsul Pertama di Kepri Resmi Dibuka

Pasien ODGJ Meninggal Dunia, Pihak RSJKO Tanjung Uban Masih Bungkam

8 Rumah Warga Tanjung Uban Utara Rusak Dihantam Angin Puting Beliung

HUT TNI ke-79, Kodim Tanjungpinang Gelar Lomba Baris Berbaris Tingkat Pelajar

AKD DPRD Kota Batam Disahkan, Ini Daftar Namanya

Polres Karimun Gelar Fun Run HUT Polantas 2024