BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Capaian pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBD 2014 Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mencapai 98,34 persen. Sebesar 2 persen atau 14 kegiatan fisik tidak dapat dilaksanakan karena tidak siap, batal lelang, serta hal lain yang mengakibatakan kegiatan tidak terlaksana.

"Berdasarkan hasil evaluasi yang kita laksanakan, progres kegiatan APBD 2014 sudah mencapai 98,34 persen kendati memang ada sebanyak 14 kegiatan fisik yang tidak bisa dilaksanakan sehingga dananya dikembalikan lagi ke kas daerah," papar Gubernur Kepri, HM Sani, kepada pewarta usai menggelar rapat evaluasi kegiatan APBD 2014 bersama seluruh SKPD di Gedung Daerah Tanjungpinang, Kamis (8/1/2014).

Sani juga memaparkan, 14 kegiatan fisik yang tak siap maupun dibatalkan itu tersebar di sejumlah SKPD, di antaranya Dinas PU ada empat kegiatan, Dinas Pendidikan lima kegiatan, Dinas Perhubungan dua kegiatan, Dinas Kesehatan satu kegiatan, serta Dinas Kebudayaan satu kegiatan.

Proyek yang tak siap di antaranya pembangunan Monumen Bahasa di Pulau Penyengat dan pembangunan Pelabuhan di Sijantung, Karimun. Sementara yang dibatalkan adalah lelang proyek pembangunan ruang belajar SMA di Durai, Karimun.

"Total seluruhnya yang tidak dapat dikerjakan karena putus kontrak, batal lelang, dan tidak dapat dilaksanakan karena lahan tidak tersedia," jelas Sani, yang didampingi Kepala Biro Pembangunan Setdaprov Kepri, Sardison.

Sani menjelaskan, pembangunan Museum Bahasa tidak dapat dilaksanakan dan sudah diputus kontrak, sedangkan pembangunan Pelabuhan Sijantung tidak dapat dilaksanakan 100 persen karena ada kekahawatiran jembatan yang tersedia saat ini akan ambruk hingga perlu Desin Enggenering Detail (DED) dilakukan perubahan.

"Hal yang sama juga terjadi pada proyek pembangunan ruang kelas SMA di Durai, Karimun. Proyek sudah dilelang, tetapi karena protes terlalu banyak hingga pelaksanaan pengerjaannya ditunda dan akan diprogramkan kembali pada 2015 mendatang," kata Sani.

Kendati sudah mencapai 98,34 persen, Sani mengakui seluruh proyek tersebut belum di-PHO (professional handling over) atau diserahterimakan kontraktor pelaksana ke pemerintah selaku pengguna.

"Sejumlah proyek fisik seluruhnya belum di-PHO kan karena masih menunggu pelaksanaan pemeliharaan. Tetapi secara kasat mata, fisiknya sudah selesai, dan kita rencanakan akan kita resmikan pada beberapa proyek," ujarnya.

Mengenai pelaksanaan pembayaran seluruh kegiatan, Sani juga mengakui masih ada yang belum diselesaiakan. Terutama dalam kegiatan pos bantuan dan masih diperlukan waktu untuk menyelesaiakan pembayaranya. Namun dananya sudah tersedia.

"Sedangkan kegiatan fisik memang mesih ada yang dilaksanakan hingga 50 hari tutup buku APBD, khususnya kegiatan yang mencapai 90 Persen dengan ketentuan, pekerjaan dapat dilaksanakan dengan sanksi pinalti denda. Intinya, penyelesaian keuangan seluruh kegiatan harus kita lakukan dengan aturan yang berlaku, kontraktor melaksanakan pekerjaan di luar masa kontrak, kita berlakukan denda," terang Sani.

Untuk menghindari keterlambatan pelaksanaan pada APBD 2015, tambah Sani, dirinya sudah menginstruksikan pada seluruh kepala SKPD dan kantor di Kepri untuk segera melaksanakan lelang pada sejumlah kegiatanya jika sudah terdaftar di DIPA APBD 2015, kendati DPA kegiatanya belum diserahkan.

"Harapan kita, ketika penyerahan DPA, kegiatan tersebut sudah langsung dapat dikerjakan dan tidak terkendala lagi dengan waktu pelaksanaannya," kata Sani. (*)

Editor: Roelan