2,5 Tahun Dana CD Tak Dikelurkan, Masyarakat Mengadu ke Bupati Karimun

2,5 Tahun Dana CD Tak Dikelurkan, Masyarakat Mengadu ke Bupati Karimun

Oleh : Khoiruddin Naustion

Senin | 22-12-2014 | 15:39 WIB

Warga Telaga Tujuh, Sei Lakam menggelar unjuk rasa menuntut pembayaran dana Community Development PT Karimun Mining.

BATAMTODAY.COM, Karimun - Seratusan warga Telaga Tujuh, Sei Lakam, Karimun melakukan aksi unjuk rasa di kantor Bupati Karimun. Aksi itu bertujuan untuk menuntut dicairkannya dana pemberdayaan masyarakat atau yang lebih dikenal dengan Community Development (CD) oleh PT Karimun Mining (KM), yang telah 2,5 tahun (30 bulan) belum mereka dapatkan.

Padahal, penggelontoran dana CD itu merupakan kewajiban yang harus ditaati oleh perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), seperti tercantum dalam UU RI no 04 tahun 2009, pasal 95 (d) yang berbunyi, pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat .

Sementara di pasal 108 ayat 1 disebutkan, pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Dan bahkan di pasal 109 dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 108 tersebut, diatur oleh Peraturan Pemerintah.

"PT Karimun Mining yang melakukan penambangan Timah di perairan Telaga Tujuh selama ini, seharusnya sadar akan kewajibannya dalam mengeluarkan dana Pemberdayaan Masyarakat," terang salah seorang orator, Haryono kepada BATAMTODAY.COM, Senin (22/12/2014) di depan kantor Bupati Karimun.

Hanya saja kata Haryono lagi, PT KM dengan sengaja melupakan kewajibannya untuk mengeluarkan dana CD tersebut selama 2,5 tahun kepada masyarakat Telaga Tujuh. "Belum lagi selesai masalah dana CD tersebut, namun PT KM hingga saat ini masih terus melakukan kegiatan penambangannya, tanpa adanya pengawasan dari Pemerintah Daerah," terangnya.

Sejatinya,selaku eksekutor katanya lagi, Pemda Karimun sadar atas isi dari UU no 04 tahun 2009 pasal 165 yang menyebut bahwa setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR atau IUPK yang bertentangan dengan UU ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 tahun penjara dan pidana denda paling banyak Rp200 juta.

Pada akhirnya 10 orang perwakilan para pendemo diterima Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun, TS Arif Fadillah yang saat itu didampingi Kadis Pertambangan dan Energi, Alwi Hasan serta Kepala Badan Lingkungan Hidup Amjon.

"Nanti akan menjadi perhatian bersama, bahwa di telaga tujuh khususnya, masih ada yang belum terperhatikan. Terus terang saya perihatin juga," terangnya mengakhiri sembari mengajak perwakilan masyarakat keruang rapat di lantai 3, Gedung Pemkab Karimun.

Editor: Dodo

TERKINI
POPULER

Mafirion Siap Hadiri Pelantikan sebagai Anggota DPR

Dukungan Dai Kondang UAS, Beri Energi Baru Bagi NADI untuk Wujudkan Batam Lebih Maju

Jorge Martin Juara MotoGP Mandalika 2024

Mendagri Ajak Jajaran BNPP Manfaatkan dan Kembangkan Potensi Daerah Perbatasan

Mendagri Tito Ramaikan Jalan Sehat HUT ke-14 BNPP

TAP MPR Nomor II Tahun 2001 Dinyatakan tidak Berlaku, Bamsoet: Nama Baik Gus Dur Segera Dipulihkan

Jabatan Kababinminvetcaddam dan Danyonarmed 8/UY Kodam Brawijaya Berganti

Paman Biadab Cabuli Keponakan Berkali-kali di Lagoi dan Salah Satu Wisma di Tanjung Uban

PT Palindo Sukses Bangun Kapal Canggih Pemetaan, Deteksi dan Survei Bawah Laut Milik Kemhan

Resort Pods Saga Village Bintan, Hotel Kapsul Pertama di Kepri Resmi Dibuka

Pasien ODGJ Meninggal Dunia, Pihak RSJKO Tanjung Uban Masih Bungkam

8 Rumah Warga Tanjung Uban Utara Rusak Dihantam Angin Puting Beliung

HUT TNI ke-79, Kodim Tanjungpinang Gelar Lomba Baris Berbaris Tingkat Pelajar

AKD DPRD Kota Batam Disahkan, Ini Daftar Namanya

Polres Karimun Gelar Fun Run HUT Polantas 2024