Indonesia Perkuat Ekonomi Syariah Menuju Pusat Halal Dunia, UMKM Diuntungkan Sertifikasi Gratis

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah terus mendorong penguatan ekonomi syariah sebagai bagian dari strategi nasional untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah global.

Upaya ini dilakukan secara inklusif melalui peningkatan investasi di sektor industri halal, penguatan keuangan syariah, dan inovasi teknologi pendukung ekosistem halal.

Dalam Sarasehan Ekonom Islam Indonesia yang digelar Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) di Jakarta, Kamis (15/5/2025), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan sektor halal menjadi salah satu pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Ia menyoroti komitmen pemerintah yang terefleksi dalam regulasi khusus produk halal.

"Indonesia telah memiliki sistem regulasi halal yang kuat, dan itu menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam membangun sistem halal yang berdaya saing global," ujar Airlangga, dalam siaran pers Kemenko Perekonomian.

Menko Airlangga mengungkapkan sektor makanan dan minuman halal kini mencakup hampir 40% dari aktivitas ekonomi nasional. Pemerintah, lanjutnya, juga telah memberi kemudahan besar bagi pelaku UMKM melalui sertifikasi halal gratis dan pendekatan deklarasi mandiri.

"Pemerintah sudah menetapkan dalam undang-undang bahwa UMKM mendapat sertifikasi halal secara gratis dan cukup dengan deklarasi mandiri. Yang penting adalah transparansi bahan baku yang digunakan," jelas Airlangga.

Dengan jumlah penduduk muslim mencapai 245,97 juta jiwa pada 2024, potensi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia semakin besar. Berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy 2023/2024, Indonesia menempati posisi ketiga dalam Global Islamic Economy Indicator. Kontribusi ekonomi syariah terhadap PDB nasional juga mencapai 46,71% pada 2024.

Menko Airlangga juga menekankan pentingnya kerja sama internasional guna meningkatkan daya saing produk halal Indonesia. Ia mencontohkan beberapa negara seperti Brunei Darussalam, Jepang, dan Korea Selatan yang telah mengakui standar halal Indonesia melalui skema Mutual Recognition Agreement (MRA).

Lebih jauh, ia menggarisbawahi peluang besar dalam industri haji dan umrah yang menyumbang sekitar USD 8 miliar per tahun ke Arab Saudi. Menurutnya, potensi tersebut bisa dimanfaatkan pelaku usaha nasional, terutama dalam sektor makanan, akomodasi, dan layanan pendukung bagi jamaah.

"Jika Indonesia menyiapkan akomodasi dan layanan di Arab Saudi, dan jamaah bisa membayar menggunakan QRIS dari Bank Indonesia, maka sebagian uangnya dapat kembali ke Indonesia. Ini langkah konkret digitalisasi sistem pembayaran lintas negara," paparnya.

Pada aspek keuangan syariah, Airlangga memperkenalkan konsep Bullion Bank atau Bank Emas sebagai inovasi baru. Bank ini akan menjadi alternatif penyimpanan berbasis emas yang sesuai prinsip syariah. "Bank Emas ini sangat syariah. Dalam berbagai krisis, emas terbukti menjadi aset yang naik nilainya. Jadi bukan hanya mengandalkan dana pihak ketiga, tapi emas yang disimpan di Pegadaian juga bisa menjadi kekuatan ekonomi," jelasnya.

Di sektor hilir industri strategis, pemerintah juga mendorong pengolahan mineral seperti tembaga dan emas untuk memperkuat devisa negara. Airlangga menyebut bahwa PT Freeport Indonesia kini memproduksi sekitar 70 ton emas per tahun --capaian yang bahkan melampaui cadangan beberapa negara tetangga.

Sarasehan tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh penting, termasuk Wakil Presiden ke-13 RI, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, serta Sekretaris Kemenko Perekonomian. Hal ini menunjukkan keseriusan lintas sektor dalam mendukung visi besar Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia.

Editor: Gokli

---