Nelayan Tanjungpinang Gelar Aksi Damai, Tolak Tambang Pasir Laut dan Kebijakan Batas Tangkap

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Ratusan nelayan dari berbagai daerah di Tanjungpinang turun ke jalan dan menggelar unjuk rasa damai di depan Gedung Daerah, Jalan Hang Tuah, Kamis (15/5/2025). Mereka menolak kebijakan pemerintah yang dianggap merusak ekosistem laut dan mengancam kelangsungan hidup nelayan tradisional.

Aksi yang dimotori oleh Forum Komunikasi Nelayan Nusantara ini menyuarakan dua tuntutan utama: pencabutan izin tambang pasir laut di wilayah perairan Kepulauan Riau dan peninjauan ulang kebijakan pembatasan zona tangkap ikan sejauh 12 mil laut dari bibir pantai.

"Kami hadir di sini bukan untuk membuat gaduh, tapi untuk memperjuangkan keberlangsungan hidup nelayan. Aktivitas tambang pasir laut telah menghancurkan mata pencaharian kami," seru salah satu orator di tengah kerumunan massa.

Dalam orasi yang berlangsung bergantian, para nelayan menegaskan bahwa kegiatan tambang pasir laut telah menyebabkan kerusakan terumbu karang, menghilangkan biota laut, dan membuat hasil tangkapan nelayan turun drastis. Mereka menilai, dampaknya bukan hanya ekologis, tetapi juga sosial dan ekonomi bagi ribuan keluarga pesisir.

Mereka juga mengkritik kebijakan pembatasan wilayah tangkap 12 mil yang dianggap tidak relevan dengan kondisi geografis dan menipisnya populasi ikan di sekitar pesisir. "Laut kami semakin sempit. Kami dibatasi, sementara sumber daya laut terus menipis. Ini kebijakan yang menyulitkan," uar seorang nelayan yang ikut menyampaikan aspirasinya.

Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Sejumlah spanduk dan poster yang berisi tuntutan terpampang di sepanjang pagar gedung. Sebagian nelayan duduk beristirahat sambil menanti kehadiran pejabat pemerintah untuk berdialog secara langsung.

Forum Komunikasi Nelayan Nusantara menegaskan bahwa perjuangan mereka akan terus berlanjut sampai ada kejelasan sikap dari pemerintah. Mereka menuntut langkah konkret berupa:

1. Pencabutan izin tambang pasir laut di wilayah perairan Kepri;
2. Revisi aturan batas wilayah tangkap nelayan tradisional; dan
3. Perlindungan jangka panjang terhadap nelayan kecil.

"Bagi kami, laut bukan sekadar sumber daya alam. Ini sumber hidup yang harus dilindungi bersama," tegas perwakilan forum kepada media.

Hingga siang hari sekira pukul 12.00 WIB, para nelayan masih bertahan di lokasi dengan harapan aspirasi mereka dapat segera didengar dan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah maupun pusat.

Editor: Gokli

---