JPKP Nilai Tanjungpinang Belum Layak Terima Penghargaan Kota Layak Anak

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) menilai Tanjungpinang belum layak mendapat penghargaan Kota Layak Anak (KLA) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

Hal ini disampaikan Ketua JPKP Tanjungpinang, Adiya Prama Rivaldi, menyusul adanya statmen Wali Kota Rahma, yang menyatakan Tanjungpinang kembali meraih penghargaan KLA tingkat Madya dan penghargaan itu sebagai bukti komitmen Pemerintah Daerah dalam memenuhi hak anak dan perlindungan terhadap anak.

"Rahma menjabat Wali Kota Tanjungpinang mulai dari tahun 2020 hingga saat ini belum pantas dan layak untuk dapat penghargaan KLA karena masih banyak anak-anak yang terlantar, mendapat kekerasan hingga pencabulan. Sehingga Tanjungpinang menjadi rawan kasus anak di bawah umur, sampai saat ini," Adiya, Rabu (13/10/2021).

Ia mengatakan, harusnya Wali Kota Rahma turun langsung ke lapangan untuk melihat apa yang terjadi, apakah memang betul sebagai Kota Layak Anak.

"Rahma harusnya malu atas penghargaan yang diterima untuk Kota Tanjungpinang saat ini. Lihatlah dan turun ke ibu kota Provinsi Kepri ini, masih banyak anak-anak yang terlantar mulai dari berjualan di jalananan, ke rumah makan hingga ada yang menjadi pemulung bahkan banyak yang belum mendapatkan pendidikan yang seharusnya mereka rasakan," beber dia.

Aditya juga menyampaikan banyak temuan yang dijumpai di Tanjungpinang, mulai dari pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan Oknum Pemko Tanjungpinang hingga kekerasan dan penculikan anak di bawah umur marak beredar.

"Kami sangat sedih melihat penghargaan yang diberikan Kementerian PPPA kepada Kota Tanjungpinang, karena di kota ini masih ada Oknum ASN yang berani melakukan pencabulan kepada anak di bawah umur terus masih banyak anak-anak di bawah umur dipekerjakan di tempat hiburan malam. Paling miris lagi, baru-baru ini ada penculikan anak dan kekerasan di daerah Teluk Keriting dibawa ke Pulau Dompak, lalu anak itu ditinggalkan dan kasusnya belum terselesaikan hingga saat ini," terangnya.

Menurut dia, ke depan Kementerian PPPA jangan asal memberikan penghargaan tanpa melihat fakta lapangan. "Kepada Wali Kota Rahma, jangan bangga dengan pernghargaan yang tidak sesuai dengan realita di lapangan," pungkasnya.

Editor: Gokli

---