Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Kejar Target Retribusi Rp 200 Juta, Dishub Karimun Benahi Perparkiran
Oleh : Freddy
Kamis | 21-01-2021 | 18:20 WIB
benahi-parkir.jpg Honda-Batam
Dishub Karimun saat membenahi perparkiran untuk mengejar terget retribusi Rp 200 juta di tahun 2021, Kamis (21/1/2021). (Foto: Freddy)

BATAMTODAY.COM, Karimun - Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun mulai melakukan pembenahan terkait masalah perparkiran guna tercapainya target retribusi perparkiran sebesar Rp 200 juta pada tahun anggaran 2021 ini.

Kepala Bidang Transportasi Darat Dishub Kabupaten Karimun, Heru mengatakan, pada tahun anggaran 2020 lalu, pihaknya belum bisa memaksimalkan penerimaan dari retribusi parkir sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Pada tahun anggaran 2020, retribusi parkir memang jauh dari target yang dicapai, karena pada saat itu terbentur masalah aturan dan payung hukum untuk melakukan pungutan retribusi parkir," kata Heru, Kamis (21/1/2021).

Menurut Heru, karena sekarang ini Peraturan Daerah (Perda) sebagai payung hukum dan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai petunjuk teknis sudah siap, hal ini akan memudahkan bagi Dinas Perhubungan untuk memulai melakukan pembenahan terhadapasalah perparkiran di Kabupaten Karimun.

Setelah dilakukan pembenahan nanti ,Heru merasa optimis, target penerimaan dari sektor retribusi parkir pada tahun 2021 ini bisa lebih maksimal dan optimis bisa mencapai target sebesar Rp 200 juta.

Dijelaskan Heru, dalam perencanaan untuk pengelolaan parkir di Kabupaten Karimun dilakukan Dinas Perhubungan yang melibatkan pihak ketiga dalam menangani masalah parkir.

Namun dalam pengelolaan parkir tidak bisa dilakukan individu atau perseorangan tetapi harus melalui sesuatu yang memiliki badan hukum dan semuanya harus mengacu kepada Perda dan Perbup yang ada.

Dijelaskan Heru, sesuai dengan ketentuan yang ada di Peraturan Bupati (Perbup) , nantinya setiap pengelola parkir yang berbadan hukum harus memiliki deposit bagi jaminan setoran retribusi sebanyak minimal untuk setoran selama dua bulan.

"Besaran retribusi parkir yang dikenakan kepada pengelola parkir tentunya tidak sama, tergantung lokasi dan kesepakatan yang telah dibuat antara pengelola parkir dan Dinas Perhubungan," ujar Heru.

Menurut Heru, untuk urusan setoran retribusi parkir, Dinas Perhubungan tidak lagi berpedoman pada berapa banyak karcis parkir yang habis terpakai tetapi ke depannya sudah ditetapkan nilai besaran retribusi parkir yang wajib disetor ke Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun sesuai dengan yang dituangkan dalam kontrak perjanjian kerja sama dan selanjutnya Dinas Perhubungan akan menyetor ke kas daerah sebagai PAD.

Seperti diketahui, pada tahun anggaran 2020 lalu, retribusi parkir Kabupaten Karimun jauh dari target yang ingin dicapai, sebesar Rp 170 juta dan informasi penerimaan retribusi parkir tahun 2020 tak sampai Rp 10 juta.

Editor: Gokli