Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Ratusan Driver Online Kembali Geruduk Kantor DPRD Batam
Oleh : Paskalis RH
Senin | 13-07-2020 | 14:36 WIB
demo-gojek-batam_jpg2.jpg Honda-Batam

PKP Developer

Para driver Gojek saat menggelar aksi demo di kantor DPRD Kota Batam. (Foto: Paskhalis)

BATAMTODAY.COM, Batam - Ratusan massa yang tergabung dalam Asosiasi Driver Online (ADO), Forum Taksi Online Batam, Gojek dan Grab serta Fspmi Kota Batam, kembali menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Kota Batam, Senin (13/7/2020) siang.

Mereka memprotes salah satu program baru dari pengelola aplikasi Gojek yang dinilai merugikan para driver.

Koordinator aksi, Gusril Alisar dalam orasinya mengatakan, setidaknya ada lima tuntutan mereka kepada para wakil rakyat yang duduk di gedung DPRD kota Batam.

Pertama, kata Gusril, para driver online meminta agar PT Gojek Indonesia menghilangkan program Berkat.

"Kami sebagai driver meminta agar pengelola aplikasi menghilangkan program Berkat serta mengembalikan ke skema insentif awal," kata Gusril diatas mobil komando.

BACA: Ratusan Driver Gojek Unjuk Rasa di DPRD Batam

Kedua, kata Gusril, para driver meminta manajemen Gojek agar mengevaluasi tarif yang berlaku saat ini dan menurunkan potongan 20 persen. Mereka menyesalkan keputusan perusahaan aplikasi yang dinilai sepihak.

Masih kata Gusril, dalam aksi itu para driver juga meminta supaya pengelola aplikasi melakukan evaluasi akun joki Tanpa Syarat serta mengevaluasi tarif yang berlaku saat ini secepatnya dan turunkan potongan sebesar 20 persen.

"Setiap perubahan harus melibatkan mitra sesuai pesan di Aplikasi," ujarnya.

Di atas mobil komando, Gusril berharap agar wakil rakyat di DPRD Batam bisa mendengarkan aspirasi yang disampaikan para driver online tersebut.

"Kami berharap agar para anggota DPRD dapat melakukan mediasi dengan manajemen untuk mau memikirkan kembali tentang intensif yang rendah bagi para driver," tambahnya.

Di tempat yang sama, salah seorang driver Gojek, Udin mengeluhkan sistem baru yang diterapkan pengelola aplikasi. Menurut dia, dengan sistem baru tersebut pendapatannya jauh berkurang.

"Sekarang pendapatan saya menurun drastus. Misalnya saat satu orderan dengan tarif 13 ribu, maka saya hanya mendapat Rp 8 ribu karena ada potongan sebesar 20 persen," pungkasnya.

Hingga berita ini dipublish, perwakilan massa pendemo sedang melakukan audensi dengan anggota Komisi IV di kantor DPRD Kota Batam.

Editor: Dardani