Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

KKP Bangun Dua Kapal Pengawas Perikanan di Batam
Oleh : Hadli
Jum\'at | 28-02-2020 | 18:16 WIB
2-kapal-kkp.jpg Honda-Batam

PKP Developer

Direktur Pemantauan dan Operasi Armada KKP, Pung Nugroho Saksono saat peletakan lunas (Keel Laying) dua kapal pengawas perikanan di PT Palindo Marine, Sagulung, Kota Batam, Jumat (28/2/2020). (Foto: Hadli)

BATAMTODAY.COM, Batam - Kementrian Kelautan dan Perikanan, dalam hal ini Pengkalan PSDKP Batam dan Stasiun PSDKP Belawan berkesempatan membangaun dua unit kapal pengawas perikanan kelas C dengan ukuran 32 meter di tahun 2020.

Masing-masing untuk Pangkalan PSDKP Batam dan unit stasiun PSDKP Belawan, yang akan digunakan sebagai tambahan armada pengawasan mengurangi ilegal fishing, Unreported and Unregulated (UU) Fishing dan pengawal kapal-kapal perikanan Indonesia.

Proses pengerjaan dua kapal pengawas terhitung sejak Jumat (28/2/2020) dengan dilaksanakanya peletakan lunas (Keel Laying) di PT Palindo Marine, Sagulung, Kota Batam.

Dalam peletakan lunas dihadiri Direktur Pemantauan dan Operasi Armada KKP, Pung Nugroho Saksono; Kepala Pangkalan PSDKP Batam, Salman Mokoginta; Kepala Stasiun PSDKP Belawan. "Hari ini merupakan tanggal lahir dan pembangunan awal dua unit kapal yang akan diberi nama KP Hiu 316 dan KP Hiu 317," kata Pung di Palindo Marine.

Pung menjelaskan, saat ini KKP hanya memiliki 34 kapal pengawas di seluruh Indonesia dan 6 di antaranya dalam waktu dekat akan diberhentikan oprasionalnya lantara usia yang sudah tua. Ke depan KKP akan terus menambah kapal pengawas tipe B yang berukuran lebih besar 40 samapai 50 meter.

"Target kita kapal pengawas perikanan di Indonesia harus 76 kapal, karena laut Indonesia sangat luas. Dan KKP baru memiliki 34 kapal pengawas dan 6 akan kita pensiunkan dengan usia yang sudah tua," kata Pung saat Keel Laying.

Dua kapal pengawas rencananya akan rampung pengerjaan pada akhir Desember 2020 mendatang. Nantinya dua unit kapal pengawas tersebut akan digunakan di wilayah Selat Malaka dan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.

"Masing-masing kapal anggaran sekitar Rp 29 miliar. Target paling lama Desember awal harus sudah turun air," pungkasnya.

Editor: Gokli