Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Komisi I DPR Bahas Perkembangan Natuna Bersama Dubes Australia
Oleh : Irawan
Kamis | 16-01-2020 | 15:16 WIB
komisiI_australia.jpg Honda-Batam
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid (tengah) didampngi Anggota Komisi I Dave Laksono menerima kunjungan Dubes Australia untuk Indonesia Gary Quinlan (Foto: Pemberitaan DPR)

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid menerima kunjungan Duta Besar Australia untuk Republik Indonesia Gary Quinlan. Berbagai isu terhangat mewarnai pertemuan courtesy call tersebut, salah satunya perkembangan terkini terkait stabilitas perairan Natuna Utara yang bersinggungan dengan Kawasan Laut China Selatan.

"Australia turut mengamati perkembangan di perairan Natuna Utara dan akan bersedia membantu dalam kapasitasnya sebagai negara sahabat dan juga Anggota PBB," kata Meutya usai menerima delegasi di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Meutya menambahkan, tidak hanya Natuna, Australia juga berkomitmen untuk terus mendukung kedaulatan NKRI atas Papua.

Sikap Pemerintah Australia tegas tidak ingin menganggu kedaulatan Indonesia. Hal ini terlihat dari keinginan Australia untuk menjembatani komunikasi Indonesia dengan negara-negara Pasifik.

"Mereka (Australia) ingin membantu untuk menjelaskan kepada negara-negara pasifik, yang memang terkadang mengangkat isu-isu Papua bahwa Papua saat ini sudah diperbaiki dan dibangun dengan lebih baik lagi dari sebelumnya," jelas politisi Partai Golkar itu.

Selain itu, Komisi I DPR RI juga mendorong peningkatan hubungan bilateral khususnya di sektor perdagangan. Menurut legislator daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara I ini, tren volume perdagangan kedua negara relatif stabil akan terus ditingkatkan.

Babak baru kerja sama tersebut akan diperkuat melalui ratifikasi Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA).

Dimana pembahasan teknis IA- CEPA akan ditindaklanjuti langsung Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Australia pada bulan Februari mendatang.

"Juga dibahas persiapan kunjungan Presiden Jokowi ke Australia dan bertemu tidak hanya Pemerintah di sana, tetapi juga Parlemennya. Karena Presiden Jokowi fokus pada diplomasi ekonomi, kami mengharapkan sekali hal-hal terkait kerja sama ekonomi akan disampaikan di forum tersebut, termasuk IA-CEPA," tandas Meutya.

Peluang kerjasama
Pada kesempatan itu, Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno menanggapi rencana Pemerintah Indonesia untuk membuka peluang kerja dalam mengelola kekayaan laut di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau.

Menurutnya, Pemerintah boleh menjalin kerja sama dengan pihak manapun. Hal tersebut tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) bahwa sumber daya alam atau kekayaan yang ada di wilayah ZEE bisa dikerjasamakan dengan negara lain.

"Namun kebijakan seperti itu harus jelas sejauh mana pengelolannya, apakah itu hanya untuk penangkapan ikan atau juga pengelolaan migasnya. Ini harus tegas supaya tidak menimbulkan potensi terjadinya konflik," tegas Dave.

Berkaitan dengan itu, politisi Partai Golkar itu juga mendorong penguatan Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk menjaga wilayah laut Indonesia, khususnya perairan Natuna Utara yang berada di Laut China Selatan. Mengingat, Natuna juga bersinggungan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam.

"Itu penting untuk kita mendorong agar RUU yang mengatur kewenangan Bakamla segera dibahas, sehingga Bakamla dapat beroperasi dan leluasa menjalankan kewenangannya," imbuh legislator dapil Jawa Barat VIII itu.

Editor: Surya