PKP
Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Bupati Bintan Setujui Besaran UMK Bintan Sesuai Perhitungan PP 78/2015
Oleh : Harjo
Sabtu | 09-11-2019 | 12:40 WIB
apri-sujadi31.jpg honda-batam
Apri Sujadi Bupati Bintan saat menyerahkan seragam sekolah dan alat kelengkapan sekolah di Tanjunguban. (Harjo)

BATAMTODAY.COM, Bintan - Bupati Bintan Apri Sujadi, menyetujui usulan besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bintan 2020, sebesar Rp 3.648.714 sesuai dengan aturan dan perhitungan PP nomor 78 tahun 2015.

"Hasil rapat dewan pengupahan Kabupaten Bintan yang mengusulkan dua angka besaran UMK untuk 2020. Saya sudah disetujui besaran sesuai dengan perhitungan berdasarkan PP 78," ujar Apri Sujadi kepada BATAMTODAY.COM, di Tanjunguban, Sabtu (9/11/2019).

Menurut Apri, penetapan besarannya UMK tersebut, sudah sesuai dengan perhitungan baku yang ditetapkan pemerintah, sehingga tidak bisa berdasarkan asumsi.

Sebelumnya, Dewan Pengupahan Kabupaten (DPK) Bintan mengusulkan dua pilihan kepada Bupati untuk menetapkan nilai atau besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2020 Bintan yang kemudian disampaikan kepada Gubernur Kepri.

Dalam rapat penetapan UMK 2020 yang digelar di kantor Bupati Bintan, Rabu (6/11/2019), pemerintah tetap berpedoman kepada PP 78/2015. Berdasarkan PP 78/2015 ini, kenaikan UMK 2020 Bintan sebesar 8,51 persen dari nilai UMK 2019, atau sebesar Rp 286.153.

Sehingga UMK 2020 Bintan sesuai dengan PP 78/2015 itu, menjadi Rp 3.648.714. Nilai UMK 2020 Bintan sebesar Rp 3.648.714 ini, disetujui dari pemerintah, Apindo, Korda FSPSI Reformasi, FSP SPSI Pariwisata, DPC FSP LEM SPSI dan FKUI SBSI Bintan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Bintan yang juga Ketua DPK, Indra Hidayat, menyampaikan, ada dua pilihan nilai UMK untuk 2020 yang disulkan ke Bupati Bintan.

Selanjutnya, Bupati yang akan menentukan nilai untuk diusulkan ke Gubernur Kepri. "Kalau dari kita, usulan tersebut akan mengacu kepada PP 78 tahun 2015. Untuk usulan, FSPMI mengajukan nilai UMK 2020 Bintan sebesar Rp 4.001.447, dengan pengajuan kenaikan sebesar 19 persen. Nilai kenaikan 19 persen ini berdasarkan rencana kenaikan iuran BPJS dan pencabutan subsidi listrik pada tahun 2020," jelasnya.

Sebelumnya, serikat pekerja dan Apindo (pengusaha) serta unsur pemerintah mengusulkan nilai UMK, disampaikan bahwa Pemerintah Pusat melalui Kementerian Tenaga Kerja telah mengedarkan surat nomor B-M/308/HI.01.00/2019. Surat edaran ini, juga diperkuat dengan surat Gubernur Kepri yang ditujukan kepada kabupaten/kota.

Berdasarkan surat tersebut, besaran inflasi nasional sebesar 3,39 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12 persen.

Editor: Chandra