PKP
Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Buntut Reklamasi dan Pengerukan Alur oleh PT Bintan Alumina Indonesia

Nelayan Siap Segel Kantor Gubernur Kepri
Oleh : Harjo
Rabu | 18-09-2019 | 16:16 WIB
pengerukan-alur-bintan.jpg honda-batam
Kapal pengeruk alur pemicu protes dari nelayan Bintan. (Foto: Harjo)

BATAMTODAY.COM, Bintan - Kegiatan reklamasi hingga pengerukan alur untuk kapal, yang dilakukan oleh PT Bintan Alumina Indonesia (BAI) di Kecamatan Gunungkijang, Bintan sejak 2017 lalu, kini menjadi pertanyaan besar.

 

Pasalnya, kegiatan mulai dari reklamasi Tanjung Tangkap, area pantai Galang Batang serta kawasan mangrove yang dilakukan penmbunan. Tahun 2019, masuk kegiatan pengerukan alur kapal di kawasan perairan Pulau Hantu, Pulau Pangkil dan Pulau Mapur, yakni di dua kecamatan, yaitu Gunung Kijang Dan Kecamatan Bintan Pesisir.

Akibat pengerukan tersebut, diduga mengakibatkan rusaknya ekosistem laut dan sumber daya alam, yang selama ini masuk program Coremap. Itu yang mengakibatkan muncul protes, dari puluhan nelayan turun kekapal bersama KNTI, meminta agar kapal untuk segera berhenti bekerja sebelum adanya penjelas serta tanggung jawab pemerintah.

Ketua KNTI Bintan, Buyung Adly kepada BATAMTODAY.COM belum lama ini mengungkapkan, sangat meyayangkan pemerintah tidak trnsparan kepada masyarakat. Karena dengan tiba-tiba, ada pelerjaan pengerukan dan reklamasi.

"Kami akan tuntut hal ini sampai ke pemerintah pusat, karena kami tahu yang hadir dalam acara peletakan batu pertama Wakil President Jusuf Kalla. Sudah enam kali, nelayan menyuarakn hal ini ke Pemprov Kepri, namun tidak mendapatkan tanggapan yang serius," tegasnya.

Buyung berharap, agar pemerintah pusat bahkan KPK, mengusut tuntas grtifikasi perizinan yang tidak becus yang diurus oleh Pemprov Kepri.karena nelayan tradisional sangat membutuhkan perhatian.

"Biasanya nelayan mendapatakan hasil Rp 300.000 hingga Rp 500.000 perHari, karena terdampak reklamasi dan pengerukan alur menjadi turun drastis. Kalau Pemprov Kepri tidak becus menyelesaikan permasalahan ini, nelayan siap segel kantor gubernur Kepri," punglkas Buyung Adly.

Editor: Dardani