PKP

Pembangunan Resort di Kawasan Konservasi Laut

Keindahan Pantai Trikora Bintan Tertutup Pagar Tinggi PT PHI
Oleh : Harjo
Rabu | 14-08-2019 | 09:28 WIB
resort-bintan1.jpg honda-batam
Pembangunan resort. (Harjo)

BATAMTODAY.COM, Bintan - Sepanjang jalan tepian Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, sudah sejak lama menjadi tujuan wisata di luar Kawasan Pariwisata Lagoi (KPL) Bintan. Namun, keindahan pantai Trikora dan lainnya, yang selama ini memanjakan mata pengunjungnya, kini tertutup karena banyaknya pagar pembatas yang dibuat pemilik lahan.

Keindahan pantai di sepanjang tepian Jalan Gunung Kijang hingga desa Berakit, Kecamatan Teluksebong, yang seharusnya tetap terjaga dan bisa menarik wisatawan, tak lama lagi akan sirna apabila pemilik lahan dibiarkan memagar lahan miliknya sesuka hati tanpa memperhatikan dampak negatif terhadap kemajuan dunia pariwisata Bintan ke depan.

Demikian disampaikan Lamen Sarihi, anggota DPRD Bintan, kepada BATAMTODAY.COM, Rabu (14/8/2019). Salah satu contoh nyata dan jelas, adanya dugaan pembiaran PT Pariwisata Harapan Indonesia (PHI) membangun resort dan melakukan reklamasi di kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi laut oleh kementerian kelauatan dan perikanan RI dan Pemkab Bintan.

"Selain itu, terpampang jelas di sepanjang jalan tepian wilayah kawasan, bahwa sebagian lahan sudah dipagar oleh pemilik. Sehingga, hal tersebut justru menutup indahnya bagian pantai," ujarnya.

Sesuai dengan tata ruang wilayah Bintan, di daerah sepanjang jalan Trikora, masuk dalam kawasan wisata karena sepanjang pantainya itu sangat indah. Kondisi tersebut menjadi salah satu unggulan Bintan, selain kawasan pariwisata Lagoi.

Sangat disayangkan, hampir di sepanjang pantai jalan tersebut sudah sangat banyak pemilik tanah yang memasang pagar tinggi sehingga menutupinya. Imbasnya, masyarakat tidak dapat melihat keindahan pantai, bahkan ada pagar yang sangat dekat dengan pinggir jalan raya.

"Komisi II DPRD Bintan, pernah mempertanyakan kepada kepala Bappeda Bintan, saat kepemimpinan Wan Rudi. Pihak Bappeda menjelaskan pemilik lahan tidak dibenarkan dibangun pagar tinggi, sebaliknya dewan meminta agar Bappeda memanggil pemilik lahan dan memberitahu serta mentaati peraturan dan ketentuan. Sangat disayangkan, hingga saat ini belum terdengar realisasinya," imbuhnya.

Editor: Chandra