Pendapatan Naik 4,79 Persen

DPRD dan Pemko Tanjungpinang Tanda Tangani KUA-PPAS APBD-P 2019

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Pemerintah Kota Tanjungpinang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpianng telah melaksanakan penandatangan nota kesepakatan rancangan kebijakan umum anggaran perubahan serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (KUA - PPAS) Perubahan APBD tahun anggaran 2019, Selasa (13/8/2019).

Penandatangan Nota kesepahaman KUA-PPAS APBD 2019 itu, dilakukan Pimpinan DPRD Suparno dan Wali Kota Tanjungpinang, Syahrul pada rapat Paripurna DPRD Kota Tanjungpinang.

Rapat Paripurna DPRD dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, Suparno didampingi oleh Wakil I Ketua Ade Angga dan Wakil Ketua II Ahmad Dani serta diikuti anggota DPRD Kota Tanjungpinang.

Rapat paripurna ini diawali dengan penyampaian laporan dari Sekretaris DPRD Kota Tanjungpinang, Effendy mengatakan, bahwa pendapatan darah kota Tanjungpinang mengalami peningkatan sebesar Rp46,2 miliar atau sekitar 4,79 persen dari APBD Murni Kota Tanjungpinang tahun 2019, yakni Rp 965,3 miliar.

"Sehingga pendapatan daerah pada APBD Perubahan meningkat Rp 1,01 triliun," ujar Effendy.

Lebih lanjut Effendy memaparkan, untuk seluruhnya pendapatan daerah seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp 137,3 miliar menjadi Rp 142,5 miliar, atau sekitar 3,76 persen. Maka kenaikan ini sebesar Rp 5,16 miliar dari pendapatan sebelumnya.

Ia menjelaskan untuk dana perimbangan juga mengalami kenaikan sebesar Rp20,48 miliar atau sekitar 2,72 persen dari Rp754,5 miliar menjadi Rp774,99 miliar. Kemudian, pendapatan lain-lainnya yang dianggap sah juga mengalami kenaikan. Peningkatan pendapatan tersebut sebesar Rp20,54 miliar.

"Untuk yang lain-lain pendapatan yang sah naik sekitar Rp 27,94 persen dari Rp 73,53 miliar menjadi Rp 94,08 miliar," jelasnya.

Sementara itu, untuk Belanja Daerah juga mengalami kenaikan dari target sebesar Rp146,33 miliar, sehingga mengalami peningkatan sekitar 15 persen dari Rp975,53 miliar menjadi Rp1,12 triliun. Ini terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Di jelaskanya, awalnya belanja tidak langsung yang dianggarkan sekitar Rp395,10 miliar bertambah menjadi Rp79,14 miliar. Sehingga mengalami kenaikan sekitar 20,03 persen atau sebesar Rp474,25 miliar. Hal ini disebabkan beberapa hal yang dianggap wajib dan rutin.

"Pada awalnya alokasi untuk kinerja ASN di daerah dianggarkan hanya 8 bulan, namun di perubahan dianggarkan kembali kekurangan selama 4 bulan, tidak hanya itu untuk mengakomodir gaji 14 dan 13," paparnya.

Belanja langsung juga seperti itu, yang awalnya dianggarkan sekitar Rp 580,42 miliar, bertambah sekitar Rp 67,18 miliar sehingga belanja langsung bertambah menjadi Rp 647,61 miliar.

"Kenaikan ini di prioritaskan untuk kegiatan prioritas daerah yang mendukung tercapainya visi misi RPJMD Kota Tanjungpinang tahun 2019-2023," ucapnya.

RPJMD, tambah Effendy, sifatnya untuk peningkatan infrastruktur penunjang aksesibilitas dan lingkungan sebagai perwujudan pembangunan tahun 2019. Kebijakan pembiayaan daerah berkenan dengan perubahan APBD mencakup kepada sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (Silpa).

"Sektor pembiayaan APBD murni tahun ini mengalami kenaikan dari Rp100,13 miliar menjadi Rp110,28 miliar, sedangkan pada item pengeluaran pembiayaan daerah tidak mengalami perubahan, yakni tetap sebesar nol miliar," tutupnya.

Di tempat yang sama, Walikota Tanjungpinang, Syahrul menyampaikan kegiatan ini merupakan hal yang membagakan bagi semua, bahwa proses penyusunan dan pembahasan kebijakan umum dan prioritas program perubahan APBD Tanjungpinang 2019 telah dapat dilakukan melalui pengamatan persepsi, yang akan diaplikasikan sebagai pedoman pemerintah.

"Keberhasilan pembangunan kota Tanjungpinang ini wujud sinergi daerah bahwa DPRD, masyarakat, dan dunia usaha, yang diukur dari penilaian berbagai indikator pada visual misi kota Tanjungpinang dan di refeleksikankedalam target-target pada RKP dan KUA - PPS setiap tahunnya," singkatnya.

Editor: Yudha

---