PAD Kepri dari Retribusi Izin Reklamasi Hanya Rp 2 Miliar, Labuh Jangkar Nol Rupiah

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepri mengatakan, dari 5 sektor pendapat asli daerah (PAD) Kepri, tiga sektor diantaranya belum memenuhi target.

Ketiga sektor pajak yang belum memenuhi target itu adalah dari labuh jangkar masih nol rupiah dari Rp 60 milliar yang ditargetkan.

Kemudian retribusi pengeluran izin reklamasi dan pemanfaatan ruang laut, dari Rp 10 milliar yang ditargetkan, hingga saat ini yang diperoleh baru Rp 2 milliar.

Sedangkan yang ketiga adalah dari pajak air permukaan (PAP), yang hingga saat ini belum dapat dipungut karena PT Adiya Tirta Batam (ATB) enggan melunasi utang pajaknya sebesar Rp 20 milliar.

Anggota Banggar DPRD Kepri, Ing Iskandarsyah mengatakan, dari hasil rapat evaluasi Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kepri, hingga Junli 2019, perolehan pendapatan asli daerah (PAD) Kepri baru mencapai 45-46 persen atau sekitar Rp 500 milliar dari target Rp 1,2 triliun.

"Dari perolehan itu, persentase PAD pada semester pertama memang masih dalam target, karena dari laporan BP2RD ada beberapa hal pelaksanaan pembayaran berada pada pihak tertentu," ujar Iskandarsyah, Selasa (16/7/2019).

Harapan DPRD Kepri, dengan evaluasi target perolehan PAD ini, diharapkan akan mendapat gambaran untuk alokasi APBD Perubahan 2019 dan APBD murni 2020 mendatang.

"Dengan evaluasi yang dilakukan ini, sudah tergambar kekuatan PAD pada APBD Kepri, Karena di APBD 2019 Silpa diperkirakan Rp.30 Miliar.Dan ternyata berdasarkan hasil Audit BPK kemarin, Silpa APBD 2018 masih ada sekitar Rp.119 Milliar dalam menuuutpi target pendapatan APBD 2019,"tegasnya.

Di tempat terpisah, Kepala Badan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Reni Yusneli membenarkan baru tercapainya sekitar 45-46 prsen dari target.

"Perolehan tersebut sebenarnya banyak bersumber dari Pajak kendaraan yang persentasenya sudah mencapai 63 persen," sebutnya.

Sedangkan sumber pendapatan lain, lain seperti labuh jangkar, retribusi pengeluaran izin reklamasi serta pajak air dipermukaan, diakui belum memenuhi target.

Editor: Yudha

---