Gubernur Minta Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Bekerja Cepat dan Tepat

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Gubernur H Nurdin Basirun menekankan agar Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, agar bekerja dengan profesional, cepat dan tepat dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa APBD.

Pejabat PBJ tambah Nurdin, harud hati-hati dalam memproses dan melaksankaan pelelangan pengadaan barang dan jasa pemerintah, sehingga tercipta hasil kerja yang baik dan tepat sasaran.

"Saya harap para pejabat pengadaan harus benar-benar teliti dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa, tetap prudent (hati-hati), dalam melaksanakan tugas,” tegas Nurdin saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Se-Provinsi Kepri tahun 2019 di Aula Wan Seri Beni Kantor Gubernur, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Kamis (25/4/2019).

Tidak hanya itu, Nurdin juga menyatakan, pejabat pengadaan harus mampu melihat kebutuhan dari pengadaan barang maupun jasa yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

Sumber Daya PBJ sebut Nurdin, memiliki peran penting dalam kesuksesan organisasi pemerintah, organisasi penyelenggara barang dan jasa, sesuai dengan skema kerja proses pengadaan yang dilakukan dengan harga wajar dan dapat dipertanggung jawabkan.

"Proses pengadaan harus ada output dan outcome yang jelas, harus ada sebab akibat yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi melalui proses yang sesua dengan aturan,”lanjutnya.

Melalui rakornas UKPBJ tersebut, Nurfin juga berharap akan dapat menghasilkan kesamaan visi dan misi dalam p laksanaan pengadaan barang dan jasa, serra menghasilkan kesepakatan bersama dalam membangun sistem pengadaan demi pelayanan publik yang maksimal.

"Dengan tema wujudkan UKPBJ Provinsi Kepulauan Riau sebagai pusat unggulan pengadaan barang/jasa yang mandiri, netral dan berintegritas, akan menjadi kebanggaan daerah," tutup Nurdin.

Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Layanan Pengadaan H Misbardi dalam laporanya mengatakan, Rapat Koordinasi yang dilaksankan bertujuan untuk, meningkatkan pemahaman dan berbagi pengalaman bagi para pejabat dan anggota UKPBJ yang berasal dari Provinsi dan Kabupaten/Kota mengenai proses pembentukan dan tata kelola UKPBJ.

"Melalui kegiatan ini, hendaknya akan menigkatkan peran UKPBJ serta sarana dalam berbagi Informasi, guna membina dan berkoordinasi, tentang pemahaman dan isu serta permasalahan yang dihadapai pelaku pengadaan barang dan jasa, dalam meningkatkan tata kelola keunggulan pengadaan," ujarnya.

Misbardi melanjutkan, dengan memberikan pembelajaran bagi pelaku pengadaan dan mendorong Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk pengembangan UKPBJ nya menjadi pusat keunggulan pengadaan dalam membangun dan mengembangkan kelembagaan pengadaan barang/jasa.

"Sesuai dengan Amanat Pepres 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, maka kita selalu berkoordinasi dalam pelaksaan nya," tambah Misbardi.

Kegiatan sendiri dilakukan berdasarkan Pepres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dan Perka LKPP nomor 14 tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa melewati Biro Administrasi Layanan Pengadaan Setda Provinsi Kepulauan Riau sebagai penyelenggara.

Untuk narasumber tersebut terdiri dari Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan LKPP, Direktur Sertifikasi Profesi LKPP, Tim Koordinasi dan Supervisi KPK, Kepala Subdit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan LKPP, Kepala Bidang Pengembangan Program dan Pemantauan Evaluasi, Pusdiklat PBJ LKPP, dan waktu pelaksaannya tanggal 25 April 2019 sampai dengan 26 April 2019.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan LKPP Tatang Rustandar Wiratmaja, Tim Koordinasi dan Supervisi KPK Satnas PK KPK selfi martiana, Plt Kadis ESDM Hendri Kurniadi, Sekretaris BKKD H Aiyub dan tamu undangan lainnya.

Editor: Yudha

---