Konflik Internal PT Pelabuhan Kepri, Gubernur Belum Yakin untuk Ganti Direksi

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun mengaku akan mengikuti hasil keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai nasib dan kepengurusan Direksi Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT Pelabuhan Kepri kedepan.

Rapat yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada Kamis (14/2/2019) besok akan menjadi penentu keberlangsungan Direksi BUP PT Pelabuhan Kepri serta kearah mata angin mana nakhoda akan membawa bahtera tersebut.

Saat ditemui usai menghadiri pembukaan pameran IT di Aula Kantor Gubernur Pulau Dompak, Selasa (12/2/2019) kemarin, Nurdin menyampaikan hasil RUPS nanti merupakan evaluasi terhadap kinerja para petinggi PT Pelabuhan Kepri selama setahun terakhir. Dimana, hingga kini belum tampak hasil dari kinerja BUP sejak dilantik 2018 lalu.

"Saya akan mengikuti apa yang nantinya diputuskan RUPS tersebut. Rencananya RUPS sendiri digelar 14 Februari nanti, ya kita tunggu saja dan saya siap melaksanakan keputusan tersebut," katanya.

Selain itu, lanjut Nurdin, mengenai konflik internal antar kepengurusan PT Pelabuhan Kepri, tentunya akan menjadi salah satu pertimbangan untuk melakukan evaluasi. Terlebih, konflik internal tersebut bukan menjadi rahasia umum dan sudah diketahui khalayak.

"Kita senang dikoreksi masyarakat, berarti masyarakat peduli akan keberdaan BUP Kepri . Kalau dikoreksi dengan baik, maka kami terima dan akan berbenah lebih baik," tegasnya.

Disinggung terkait adanya desakan masyarakat agar Gubernur juga mengevaluasi jararan komisaris BUMD Kepri, Nurdin mengatakan bahwa untuk melakukan evaluasi tidak semudah membalikan telapak tangan. Mesti mengikuti segala macam mekanisme yang ada serta mendengar masukan dari berbagai pihak.

"Kita tunggu saja hasil RUPS itu. Kalau memang sudah dinyatakan sakit betul, ya kita harus ambil tindakan tegas dengan merombaknya," tegasnya lagi.

Mantan Bupati Karimun ini juga mengaku tidak ada yang mengintervensi terkait keberadaan BUP PT Pelabuhan Kepri ini, sehingga dirinya tetap memepertahankannya.

"Tidak ada intervensi siapapun, kan ini sudah berjalan sesuai mekanismenya termasuk dijajaran direksi yang selalu kisruh. Pemerintah bisa mengambil tindakan tegas, bila memang sudah diluar jalur," tegasnya.

Editor: Chandra

---