Menkes Budi Ungkap Tiga Langkah Strategis Atasi Masalah Obat di Indonesia

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, memaparkan tiga langkah konkret yang menjadi fokus pemerintah untuk mengatasi tantangan besar terkait obat-obatan di Indonesia

Langkah-langkah ini dinilai krusial dalam membangun sistem kesehatan nasional yang lebih tangguh dan responsif, terutama dalam menghadapi tantangan masa depan.

1. Memastikan Ketersediaan Obat

Belajar dari pandemi Covid-19, Menteri Budi menyoroti lemahnya ketahanan sistem kefarmasian dan alat kesehatan di Indonesia. Pemerintah kini fokus mendorong produksi obat dan alat kesehatan dalam negeri, tak hanya untuk mendukung perekonomian, tetapi juga untuk memperkuat sektor kesehatan menghadapi pandemi mendatang.

"Kami telah berhasil memulai fraksionasi plasma darah dan menargetkan produksi albumin di Indonesia pada 2026. Ketersediaan obat sangat penting untuk melindungi masyarakat dari pandemi berikutnya," tegas Menkes Budi, dalam acara IPMG Stakeholders Forum 2024 yang digelar di Jakarta, Kamis (12/12/2024), demikian dikutip laman Kemenkes.

2. Meningkatkan Akses Obat Inovatif

Selain memastikan ketersediaan, pemerintah berkomitmen membuka akses lebih luas terhadap obat inovatif. Salah satu langkah strategis adalah melalui Health Technology Assessment (HTA) Satu Pintu Satu Standar, yang memungkinkan kajian mandiri dari pemangku kepentingan untuk mempercepat proses persetujuan.

"Kita harus menyederhanakan birokrasi, khususnya dalam uji klinis dan registrasi obat. Proses yang berbelit menjadi penghalang akses masyarakat terhadap pengobatan inovatif," ujar Menteri Budi.

3. Menekan Harga Obat

Masalah harga obat yang jauh lebih mahal dibanding negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura juga menjadi perhatian. Perbedaan harga yang mencapai 1,5 hingga 5 kali lipat ini dinilai disebabkan oleh tingginya biaya pemasaran dan distribusi, bukan pajak.

"Kami akan membangun sistem distribusi yang lebih efisien untuk menekan biaya dan memastikan harga obat lebih terjangkau bagi masyarakat," jelasnya.

Budi juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, industri farmasi, penyedia layanan kesehatan, dan tenaga kesehatan. Ia berharap dukungan dari semua pihak dapat membantu mencapai sistem kesehatan yang inklusif, efisien, dan terjangkau.

"Kami ingin memastikan seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan pelayanan kesehatan berkualitas dengan harga yang masuk akal, khususnya dalam hal ketersediaan obat," tutup Budi.

Pada kesempatan yang sama, Ketua IPMG, Ait-Allah Mejri memberikan apresiasi terhadap kemajuan sektor kesehatan Indonesia di bawah kepemimpinan Menteri Budi. Ia menegaskan komitmen IPMG untuk mendukung strategi nasional farmasi, termasuk dengan meluncurkan lima pilar Manifesto IPMG, yang mencakup:

• Pembentukan strategi nasional untuk obat dan vaksin inovatif.
• Peninjauan kriteria pengadaan obat yang lebih efektif secara biaya.
• Percepatan penilaian teknologi kesehatan (HTA).
• Penguatan kerangka regulasi melalui BPOM.
• Prioritisasi pembiayaan kesehatan yang berkelanjutan.

"Manifesto ini bertujuan memperkuat daya saing Indonesia di kawasan Asia-Pasifik, membangun sistem kesehatan yang transparan, dan menciptakan infrastruktur yang lebih baik. Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bergandengan tangan mewujudkan visi ini," ujar Ait-Allah.

Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap dapat menciptakan sistem kesehatan yang lebih inklusif, menjawab kebutuhan masyarakat, dan menjadikan Indonesia lebih kompetitif di tingkat regional.

Editor: Gokli

---