Bjorka Kembali Berulah, Sebar Data Kepala BSSN sambil Sindir Anggaran

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian menjadi korban penyebaran data pribadi alias doxing teranyar Bjorka. Ia juga diserang isu anggaran yang naik pasca-rangkaian kebocoran data dalam tiga bulan terakhir.

Dalam utasnya di Telegram dan forum hacker BreachForums, Kamis (29/9) pukul 11.32 WIB, Bjorka mengunggah foto Hinsa yang sedang berseragam tentara dengan tiga bintang di pundaknya.

Selain itu, dia menyertakan tangkapan layar berita CNNIndonesia bertajuk "Anggaran BSSN Naik Jadi Rp624 M, 'Berkah' Bjorka?" dalam versi terjemahan ke Bahasa Inggris.

"let's ask this old man what the money will be used for," kicau Bjorka dalam thread itu. (Mari kita tanya orang tua ini uangnya akan dipakai apa, red)

Pembocor data yang mengaku berbasis di Warsawa, Polandia, itu juga mengunggah screenshot data pribadi Hinsa. Isinya, nomor telepon, nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (KK), alamat, tempat tanggal lahir, pendidikan, agama, status vaksin, hingga kendaraan.

Unggahan bocoran data ini merupakan yang ketiga setelah ia menghilang lebih dari sepekan. Postingan perdananya terjadi kemarin saat mengunggah foto Menkominfo Johnny G Plate, dan juga komentar singkat di utas pengguna Breached lainnya.

Juru Bicara BSSN Ariandi Putra belum merespons klarifikasi dari CNNIndonesia.com soal masalah ini.

Besaran rancangan anggaran BSSN tahun 2023 itu sendiri disepakati dalam Rapat Kerja Komisi I DPR. di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (22/9/2022).

"Komisi I DPR RI menyetujui pagu alokasi anggaran atau yang biasa disebut pagu definitif RAPBN 2023 BSSN Rp 624.371.483.000," kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto, yang memimpin rapat yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Komisi I DPR.

Komisi I DPR selanjutnya akan menyampaikan persetujuan anggaran yang naik sekitar Rp70 miliar dibanding tahun sebelumnya itu ke Badan Anggaran DPR.

Dalam rapat tersebut, dikutip dari situs BSSN, Hinsa mengatakan anggaran tersebut sebenarnya baru mencapai 14 persen dari Rencana Strategis pihaknya.

"Walau hanya terpenuhi 14 persen dari rencana kebutuhan anggaran BSSN tahun 2023 sebagaimana disebutkan dalam dokumen Rencana Strategis sebesar Rp 4.528.174.619.000,00 kami tetap mengoptimalkan dukungan anggaran yang disetujui tersebut," aku Hinsa.

Mantan Panglima Komando Daerah Militer XVII/Cendrawasih itu mengatakan, dana itu akan dialokasikan untuk dua program, yakni program dukungan manajemen sebesar Rp 470.146.873.000 dan program keamanan dan ketahanan siber dan sandi dialokasikan sebesar Rp 217.224.610.000.

1. Program dukungan manajemen

Hinsa merinci program dukungan manajemen meliputi operasional pegawai sebesar Rp248.800.596.000; operasional perkantoran Rp111.836.179.000,00 seperti listrik, air, pemeliharaan gedung dan lain-lain;

Belanja non-operasional Rp46.510.098.000 untuk pelaksanaan tugas dan fungsi rutin dalam mendukung manajemen organisasi.

2. Keamanan siber

Hinsa menyampaikan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) BSSN tahun 2023 untuk lima kegiatan dialokasikan sebesar Rp12.296.385.000.

Pertama, pengembangan SDM di bidang keamanan siber K/L dan pemerintah daerah sebesar Rp2.236.574.000,00 dengan target output 225 orang untuk pengelola keamanan siber dan sandi, serta pengelola tim tanggap insiden siber.

Kedua, peningkatan kompetensi SDM dalam pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) K/L dan pemerintah daerah Rp1.067.750.000 dengan output 100 orang SDM tersertifikasi.

Ketiga, anggaran kerja sama regional dan bilateral bidang keamanan siber sebesar Rp. 1.591.051.000,00. Keempat, anggaran pembentukan tim tanggap insiden siber pada sektor pemerintah pusat yang teregistrasi sebesar Rp4.894.770.000,00 output 31 instansi.

Kelima, pembentukan tim tanggap insiden siber pada sektor pemerintah daerah yang teregistrasi dengan anggaran sebesar Rp2.506.330.000.

3. Program Prioritas

Hinsa juga menyebut "BSSN juga akan melaksanakan kegiatan prioritas pada 2023 dengan anggaran sebesar Rp204.928.225.000".

Anggaran tersebut, dialokasikan untuk sejumlah kegiatan. Pertama, perumusan regulasi keamanan siber dan sandi Rp12.583.490.000; kedua, penyelenggaraan operasi keamanan siber dan sandi Rp128.505.008.000;

Ketiga, peningkatan kapasitas stakeholder di bidang keamanan siber dan sandi yang meliputi pemerintahan dan sektor infrastruktur informasi vital Rp17.647.791.000; keempat, pengembangan SDM di bidang keamanan siber dan sandi Rp46.191.930.000.

Sumber: cnnindonesia.com
Editor: Dardani

---