DPRD Kepri Minta Pemprov Segera Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK RI
Oleh : Redaksi
Kamis | 24-06-2021 | 11:16 WIB
afrizal-dahlan1.jpg
Juru Bicara Banggar DPRD Kepri Dr Afrizal Dahlan. (Istimewa)

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Kepri meminta Pemerintah Provinsi Kepri untuk segera menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepri tahun 2020.

Hal ini disampaikan juru bicara Banggar DPRD Kepri, Dr Afrizal Dahlan, dalam paripurna laporan akhir Banggar DPRD Kepri terhadap hasil LHP BPK RI atas laporan keuangan Pemprov Kepri tahun anggaran 2020, di gedung DPRD Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Rabu (23/6/2021).

"Kita harapkan rekomendasi BPK RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepri tahun anggaran 2020 segera ditindaklanjuti," ujar Afrizal Dahlan.

Tindak lanjut terhadap LHP BPK RI tersebut, kata Afrizal, paling lambat 60 hari setelah rekomendasi diterima yakni 20 Mei 2021 lalu.

"Untuk itu, kami meminta Pemerintah Provinsi Kepri untuk segera menindaklanjuti rekomendasi ini sebelum 22 Juli mendatang," ujarnya.

Pemerintah Provinsi Kepri telah mendapatkan 11 kali berturut-turut predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepri.

"Namun, laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepri tahun 2020 juga mendapatkan 10 temuan BPK, beserta rekomendasi dari BPK RI terkait kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Kepri yang belum optimal," ujar Afrizal.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Kepri diharapkan dapat menindaklanjuti rekomendasi BPK RI tersebut dengan menyelesaikan 56 rencana aksi dalam rekomendasi BPK RI tersebut.

"Yang mana, dari 56 rencana aksi tersebut, hingga saat ini Pemerintah Provinsi Kepri baru 26 rencana aksi rekomendasi yang telah berjalan dan 30 rencana aksi lainnya belum berjalan," kata Afrizal.

Untuk itu, Afrizal mengharapkan agar pemerintah Provinsi Kepri mendorong kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri untuk dapat mempercepat penindakan lanjutan rekomendasi BPK RI tersebut guna pelaksanaan sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik lagi.

Editor: Yudha