Dishub Karimun Terkesan Membiarkan Retribusi Perparkiran Menguap Begitu Saja
Oleh : Freddy
Minggu | 27-12-2020 | 17:04 WIB
kadishub_karimun_chairani.jpg
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun, Chaironi (Foto: Freddy)

BATAMTODAY.COM, Karimun - Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun terkesan membiarkan menguapnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir .Hal ini dapat dilihat dari nihilnya pendapatan dari retribusi parkir mulai bulan Januari hingga Juli 2020 tidak ada pemasukan sama sekali .

Berdasarkan Informasinya pendapatan retribusi parkir di Kabupaten Karimun sampai awal Desember 2020 baru mencapai Rp 9 juta dari target Rp 180 juta.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun, Chaironi kepada BATAMTODAY.COM mengatakan, bahwa dari bulan Januari hingga bulan Juli 2020 , tidak ada penarikan retribusi perparkiran.

Chaironi menjelaskan, tidak dipungutnya retribusi perparkiran pada saat itu karena adanya perubahan dan masih belum siapnya peraturan Bupati Karimun yang mengatur tentang retribusi perparkiran.

"Kita tak berani melakukan pungutan retribusi perparkiran pada saat itu karena daripada dilaksanakan tetapi ternyata menjadi bumerang bagi kita, terpaksa menunggu siapnya peraturan Bupati ," ujar Chaironi.

BATAMTODAY.COM juga menanyakan hal serupa kepada Yoana, salah seorang staf Dinas perhubungan Kabupaten Karimun, bahwa pendapatan retribusi perparkiran berdasarkan lembaran karcis parkir yang dibagikan kepada koordinator atau juru parkir.

"Besarnya retribusi perparkiran yang di dapat sebagai pendapatan daerah , hal ini tergantung dari berapa banyak karcis parkir yang sudah dibagikan tersebut habis," kata Yoana.

Dari pantauan BATAMTODAY.COM, di lapangan, saat ini para juru parkir yang memakai rompi berwarna oranye dengan tulisan juru parkir masih melakukan pungutan uang parkir.

Para juru parkir itu tidak pernah mau memberikan karcis parkir dengan alasan habis atau belum dibagikan lagi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun.

Hal ini tentunya menjadi pertanyaan sejumlah orang yang dikenakan uang parkir, apakah pungutan uang parkir yang dilakukan para juru parkir ini merupakan pungutan resmi sebagai pendapatan daerah atau masuk sebagai pungutan liar. Karena uangnya kemungkinan bakal menguap, tidak jelas peruntukkannya.

Editor: Surya