Sekjen Kemenkumham RI Hadiri Launching Aplikasi Silaris dan Peresmian Law Center di Batam

BATAMTODAY.COM, Batam - Zona Integritas menuju predikat WBK/WBBM merupakan pintu masuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk terselenggaranya pemerintahan yang baik atau Good Governance.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kepulauan Riau (Kepri) melaunching aplikasi Sistem Laporan Bulana Notaria Berbasis Online (Silaris) dan peresmian Law Center di Grand Ballroom Sisoding Hotel Best Western Panbil, Kota Batam, Kepri, Rabu (23/9/2020).

Kegiatan launching aplikasi dan peresmian Law Center serta pencanangan Zona Integritas menuju predikat WBK/WBBM dihadiri langsung oleh Sekertaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham RI, Bambang Rantam Sariwanto.

Dalam sambutannya, Bambang menyampaikan, pelayanan prima dan berkualitas menjadi komitmen lembaga pemerintah yang mutlak harus dilakukan guna peningkatan citra positif dan marwah institusinya.

Sejalan dengan hal tersebut, kata Bambang, berbagai inovasi harus terus ditingkatkan demi mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien serta mampu memberikan pelayanan publik yang semakin baik dari waktu ke waktu dengan penetapan satuan kerja berpredikat WBK/WBBM.

"Satuan Kerja (Satker) harus berinovasi dan berorientasi pada impelementatif bukan sekedar peresmian semata. Strategi harus diracik secara matang sehingga timbul pemahaman yang sama mulai dari tingkat satuan kerja sampai Kementerian atau Lembaga tentang Pembangunan Zona Integritas," kata Bambang di sela-sela acara launching aplikasi Silaris dan peresmian Law Center.

Pernyataan Sikap yang diucapkan secara kolektif oleh Kepala Satuan Kerja dan jajaran, katanya lagi, menjadi fondasi untuk dapat diorientasikan pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan mampu menyelesaikan permasalahan ditengah keterbatasan sarana maupun sumber daya manusia yang dimiliki.

Di tempat yang sama, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kepulauan Riau, Agus Widjaja mengatakan, Aplikasi Pelaporan Notaris ini dibuat untuk memudahkan notaris dalam setiap pelaporannya.

"Dengan aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah Notaris untuk mengirim laporan bulanannya ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia khususnya di wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri)," kata Agus Widjaja.

Aplikasi Silaris, lanjutnya, dibuat karena pada awalnya, pengiriman Laporan Bulanan Notaris dilakukan secara manual dengan mengirimkan berkas fisik ke Kantor Wilayah Kemenkumham Kepri baik secara langsung maupun via jasa pengiriman.

"Aplikasi ini dibuat sesederhana mungkin sehingga dapat diakses dan menghemat biaya bagi para notaris," pungkasnya.

Editor: Gokli

---