Pemerintah Bayar Utang BUMN, Arief Puyuono Minta BTN dan BRI Dimerger
Oleh : Irawan
Minggu | 07-06-2020 | 13:32 WIB
arief_puyuono111.jpg

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Puyuono mengatakan, pembayaran utang BUMN sebesar Rp 108,48 triliun oleh pemerintah sebagai bagian dari pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi virus corona atau Covid-19.

Ini merupakan langkah yang tepat untuk menggerakan BUMN yang bersentuhan langsung dengan ekonomi masyarakat. "Ini sangat bersentuhan dengan kepentingan masyarakat," kata Arief dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (7/6/2020).

Menurut dia, anggaran Rp 108, 48 triliun tersebut dialokasikan pemerintah ke BUMN karya sebesar Rp 12,16 triliun, PT KAI Rp 300 miliar, PT PLN Rp 48,46 triliun, PT Kimia Farma Rp 1 triliun, Perum Bulog Rp 56 miliar, PT Pertamina Rp 40 triliun, dan Pupuk Indonesia Rp 6 triliun. Semua BUMN ini sangat bersentuhan dengan kepentingan masyarakat.

Contohnya, seperti Pupuk Indonesia yang selama ini sangat berperan menjaga ketersedian Pupuk bagi Petani, dengan demikian sangat matching dengan program peningkatan pangan di masa pandemi Covid 19 yang dicanangkan presiden Joko Widodo

"Tetapi hampir 4 tahun utang pemerintah kepada BUMN tidak dibayar, dengan dibayarnya utang BUMN ini tidak lepas dari peran besar Menko Perekonomian yang mengerti benar tentang program program pemulihan ekonomi disaat Covid 19 yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo untuk Perekonomian dan pendapatan masyarakat," kata Arief.

Dengan dikucurkannya dana Rp 108,48 triliun akan dapat meningkatkan permintaan domestik dari sisi komsumsi dan investasi yang dilakukan oleh BUMN. Sehingga bisa menghindarkan prediksi Bank Dunia yang memprediksi pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun ini akan nol persen dan mengarah ke minus persen.

Sebab, di sektor perbankan BUMN untuk sektor properti yang merupakan salah satu sektor yang mengalami pelemahan permintaan akibat dampak Covid 19

Karena itu, pemerintah menunjuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk menyukseskan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Perseroan ditunjuk BP Tapera untuk menyediakan layanan pengelolaan dana Tapera dalam bentuk Bank Kustodian.

Tapera merupakan program Pemerintah untuk menyediakan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyelenggaraan tabungan perumahan.

Program ini bertujuan menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta

Sehingga pertumbuhan sektor property tetap bisa tumbuh dan akan berdampak pada pembukaan lapangan kerja dan permintaan bahan baku bangunan.

Namun demikian kami mengusulkan agar Menteri BUMN yang sudah mendapatkan izin dari Presiden Joko Widodo untuk melakukan merger di BUMN.

"Sebaiknya Bank BTN dimerger atau diakuisisi oleh BRI sehingga akan makin memperkuat permodalan dan makin fokus untuk mengembangkan perumahan murah bagi masyarakat," ujarnya.

Ia menegaskan, program program BUMN yang dikoordinasikan oleh Menko Perekonomian sudah memberikan signal positif di pasar keuangan dan pasar modal dalam beberapa minggu.

"Hal ini ditandai dengan kurs rupiah yang menguat dan Indek Harga saham IHSG sudah akan menyentuh di angka 5.000-an," ujar Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu ini.

Editor: Surya