Ini Syarat Mitra Pelatihan Online Saat Gabung Kartu Prakerja
Oleh : Redaksi
Selasa | 28-04-2020 | 08:36 WIB
kartu-pra-kerja12.jpg
Kartu pra kerja.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah memaparkan ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh para lembaga pelatihan online yang ingin bergabung menjadi mitra kartu prakerja gelombang selanjutnya.

Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Panji Winanteya Ruky menegaskan lembaga yang mendaftar harus memenuhi kewajiban dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2020 Tahun 2020.

"Kewajibannya adalah memberikan pelatihan, memberikan sertifikat, tidak bedakan materi antara peserta umum dan prakerja, melaporkan pelaksanaan ke PMO, selesaikan seluruh pelatihan yang pernah dipilih paling lambat 31 Desember," paparnya dalam video conference, Senin (27/4/2020).

Panji memaparkan pihaknya masih membuka kesempatan bagi lembaga pelatihan milik pemerintah atau swasta yang ingin bergabung menjadi mitra pelatihan kartu prakerja. Kesempatan ini tidak ada jumlah atau referensi khusus.

"Tidak terbatas jumlahnya. Akan dikembangkan terus, tidak ada batasan maksimal. Kami terbuka dan tidak membatasi jumlah mitra," ujarnya.

Sebagai informasi, pemerintah akan menyalurkan kartu prakerja kepada 5,6 juta orang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) serta pekerja informal yang pendapatannya tertekan akibat penyebaran virus corona.

Setiap peserta akan mendapatkan total insentif bantuan pelatihan sebesar Rp 3,55 juta. Dana itu terdiri dari biaya pelatihan sebesar Rp 1 juta, insentif pasca pelatihan Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan, dan insentif survei sebesar Rp 50 ribu untuk tiga kali.

Dalam hal ini, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 20 triliun untuk program kartu prakerja. Dana itu digunakan untuk biaya pelatihan sebesar Rp 5,6 triliun, dana insentif sebesar Rp 13,45 triliun, dana survei Rp840 miliar, dan dana project management office (PMO) Rp 100 juta.

Program kartu prakerja merupakan janji kampanye Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2019 lalu. Awalnya, pemerintah menargetkan kartu prakerja diluncurkan awal Maret 2020, namun molor hingga pertengahan April 2020.

Sumber: CNN Indonesia
Editor: Yudha