Berlaku 30 Januari, Ini Tujuan dan Ketentuan PMK 199 Terkait Barang Kiriman
Oleh : Redaksi
Selasa | 28-01-2020 | 10:04 WIB
susila-pmk1.jpg
Kepala BC Batam, Susila Brata. (Foto: Roni Ginting)

BATAMTODAY.COM, Batam - Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah menerbitkan peraturan terbaru terkait barang kiriman omor PMK-199/PMK.10/2019 pada tanggal 26 Desember 2019.

PMK tersebut mulai berlaku mulai Kamis (30/1/2020) secara nasional di seluruh wilayah Republik Indonesia, termasuk wilayah Batam yang merupakan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (FTZ).

Dalam release yang diterima BATAMTODAY.COM, Selasa (28/1/2020) dari Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam, adapun tujuan perubahan ketentuan terkait barang kiriman antara lain:
1. Untuk melindungi kepentingan nasional sehubungan dengan meningkatnya volume impor barang melalui mekanisme impor barang kiriman;
2. Untuk mendorong pertumbuhan industri dalam negeri;
3. Untuk menciptakan perlakuan perpajakan yang adil dan melindungi IKM.

Beberapa hal pokok yang diatur dalam PMK tersebut antara lain:
1. Batasan minimal barang kiriman yang mendapatkan pembebasan Bea Masuk adalah ? USD 3 per kiriman (barang kiriman yang nilainya USD 3 ke bawah hanya dikenakan PPN). Sedangkan pada peraturan sebelumnya batasan minimal adalah USD 75.
2. Dengan pemberlakuan PMK 199 ini, pengenaan tarif BM dan PPN menjadi lebih sederhana, yaitu BM 7,5% dan PPN 10% sedangkan PPh dibebaskan.
3. Khusus barang kiriman berupa sepatu, tas dan produk tekstil (garmen) dikenakan tarif yang berlaku umum sesuai dengan Buku Tarik Kepabeanan Indonesia (BTKI).
4. Untuk barang kiriman berupa buku dibebaskan dari Bea Masuk, PPN dan PPh untuk mendorong minat baca dan kemampuan literasi masyarakat Indonesia.
5. Selanjutnya dapat disampaikan bahwa Batam merupakan wilayah Republik Indonesia, maka peraturan terkait barang kiriman juga berlaku di wilayah Batam.

Namun mengingat Batam adalah wilayah FTZ, maka pengenaan pungutan negara (Bea Masuk, PPN, PPH, dan Cukai) adalah pada saat barang dikeluarkan dari Batam menuju wilayah Indonesia lainnya.

Editor: Yudha