Waspada, Jebakan Utang China di Mana-mana!
Oleh : Redaksi
Selasa | 12-11-2019 | 13:30 WIB
uang-yuan2.jpg
Ilustrasi mata uang Yuan. (Foto: CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Dana Moneter Internasional (IMF) menyebut total utang global menyentuh rekor terbaru yaitu mencapai US$ 188 triliun. Kalau dirupiahkan, nilainya kira-kira Rp 2,64 juta triliun. Wow.

 

"Jumlah ini adalah 230% dari output perekonomian dunia. Beban utang ini bisa membebani laju pertumbuhan ekonomi. Beban utang akan membuat pemerintah, korporasi, sampai rumah tangga mengetatkan ikat pinggang," kata Kristalina Georgieva, Direktur Pelaksana IMF, seperti diberitakan AFP.

Oleh karena itu, Georgieva menegaskan bahwa utang harus dikelola secara berkelanjutan (sustainable). Termasuk membuat prosesnya lebih transparan dan mempersiapkan skema restrukturisasi, terutama kepada para kreditur non-tradisional.

Banyak kalangan menilai kreditur non-tradisional yang dimaksud Georgieva adalah China. Ya, Negeri Tirai Bambu memang telah dan sedang gencar memberi utangan kepada berbagai negara terutama untuk pembangunan infrastruktur dalam kerangka Belt and Road Initatives, ambisi membangun Jalur Sutera modern.

World Pension Council (WPC) mencatat kebutuhan pembiayaan infrastruktur di Asia saja mencapai US$ 900 miliar per tahun selama 10 tahun ke depan. Ini adalah peluang yang dibaca oleh China.

Ada beberapa contoh negara yang mendapat utangan besar dari China. Pertama Pakistan, yang pada 2013 menyepakati proyek China-Pakistan Economic Corridor (CPEC).

Mega proyek ini ditaksir bernilai total US$ 62 miliar yang dibiayai oleh China Development Bank, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) yang diinisiasi oleh China, Silk Road Fund, dan Industrial and Commercial Bank of China.

Meski nilai total proyek CPEC adalah US$ 62 miliar, tetapi TopLine Securities (perusahaan sekuritas di Pakistan) memperkirakan bahwa total utang yang harus dibayar mencapai US$ 90 miliar. Setiap tahun, pembayaran utang untuk proyek CPEC diperkirakan rata-rata US$ 3,7 miliar hingga 2030.

Kedua adalah negara tetangga Pakistan yaitu Bangladesh. Salah satu proyek China di Bangladesh yang mendapat sorotan adalah Pelabuhan Magampura Mahinda Rajapaksa.

Pelabuhan ini mulai beroperasi pada November 2010, dan 85% pembangunannya dibiayai oleh Exim Bank of China. Pada 2016, Pelabuhan Magampura Mahinda Rajapaksa hanya mampu memperoleh laba operasional US$ 1,81 juta, tidak cukup untuk membayar utang kepada pihak China.

Akhirnya pemerintah Bangladesh memutuskan untuk mengalihkan hak operasional pelabuhan kepada China Merchant Port Holdings selama 99 tahun. Kesepakatan ini membuat pemerintah Bangladesh menerima dana US$ 1,4 miliar tetapi harus digunakan untuk membayar utang kepada China.

Kuku China Juga Menancap di Eropa

Ketiga adalah Laos. China memang punya kepentingan di wilayah Indo-China. Negeri Tirai Bambu ingin menghubungkan negaranya dengan wilayah tersebut melalui jalur kereta api dan membangun kawasan-kawasan ekonomi khusus di sekitarnya.

Di Laos, China mendanai pembangunan jalur kereta api Vientiane-Boten sepanjang 414 km yang rencananya rampung pada 2021. Nantinya jalur ini akan tersambung dengan Yuxi-Mohan di China. Proyek ini diperkirakan menelan dana US$ 5,95 miliar dan hanya 12% yang datang dari Laos. Sisanya? Ya China...

Nilai hampir US$ 6 miliar itu adalah separuh dari Produk Domestik Bruto (PDB) Laos. Oleh karena itu, Bank Dunia mempertanyakan kesanggupan Laos.

"Defisit anggaran Laos melebar signifikan pada 2016 dan membuat utang pemerintah mendekati 70% PDB. Defisit transaksi berjalan diperkirakan melebar seiring proyek infrastruktur besar, sementara cadangan devisa masih rendah," demikian tulis laporan Bank Dunia.

China juga mencengkeramkan kukunya di Eropa. China mendanai pembangunan jalan tol sepanjang 165 km di Montenegro yang menghubungkan negara tersebut dengan tetangganya, Serbia.

Mengutip Reuters, proyek ini sebenarnya sudah menjalani studi kelayakan pada 2006 dan 2012. Hasilnya, tidak layak secara ekonomi.

Louis Berger, firma dari Prancis yang ditunjuk melaksanakan studi kelayakan, menyebutkan bahwa pemerintah Montenegro harus menyediakan subsidi EUR 35-77 juta per tahun agar investor bersedia masuk. Sebab, jalur tol ini agak 'kurus' sehingga harus mendapat bantuan dari pemerintah.

Menurut kajian Ivan Kekovic, seorang insinyur yang pernah terlibat dalam proyek jalan tol ini, dibutuhkan pengguna 22.000-25.000 kendaraan per hari agar bisa feasible di mata investor. Nyatanya, jumlah traffic per hari kurang dari 6.000.

Namun ini tidak menyurutkan China untuk masuk. Exim Bank of China menggelontorkan duit EUR 809 juta untuk membiayai 85% dari kebutuhan pembangunan fase pertama. Utangan itu berbunga 2% per tahun selama 20 tahun dengan grace period enam tahun.

Demi membayar utang ini, pemerintah Montenegro terpaksa menaikkan tarif pajak, menahan gaji sebagian pegawai negeri, dan menunda penyaluran subsidi. IMF memperkirakan rasio utang pemerintah Montenegro bisa mencapai 80% dari PDB dan pemerintah akan kesulitan menambah utang untuk membiayai proyek-proyek baru.

"Ada pertanyaan besar bagaimana pemerintah Montenegro bisa membayar utang. Ruang fiskal mereka menyempit, dan ini sangat mencekik," tutur seorang pejabat Uni Eropa, seperti dikutip dari Reuters.

Kejadian di beberapa negara tersebut memunculkan istilah debt-trap diplomacy. China menggunakan utang sebagai sarana diplomasi, dan kemudian malah memunculkan jebakan bagi negara-negara debitur.

John Pomfret, mantan kepala biro Washington Post di Beijing, menulis bahwa China sedang menjalankan imperialisme gaya baru. "Di China, mereka menyebutnya sosialisme dengan karakter China. Mungkin yang tepat adalah imperialisme dengan karakter China," sebutnya.

Sumber: CNBC Indonesia
Editor: Dardani